TEMPO.CO, Jakarta - Pada Sabtu pekan lalu, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan gagah mengatakan kalimat ini: “Taman di Balai Kota merupakan CSR terakhir dari Agung Podomoro yang diberikan pada 2013.” Dia mengatakan itu untuk menegaskan ia tak memiliki kedekatan dengan raksasa properti Jakarta itu.


PT Agung Podomoro Land Tbk kini tersangkut dugaan korupsi reklamasi. Perusahaan ini memiliki izin membangun Pulau G. Politikus Gerindra diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar secara bertahap dari staf Agung Podomoro, Trinanda Prihantoro. Tak hanya menahan Sanusi dan Trinanda, Komisi pun menetapkan Presiden Direktur Agung Podomoro, Ariesman Widjaja, sebagai tersangka.

Komisi antirasuah menduga suap itu bertujuan agar Dewan memuluskan rancangan aturan daerah untuk reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Hingga saat ini, rancangan aturan itu terancam kandas lantaran pemerintah dan Dewan tak kunjung menyepakati pasal yang berisi kewajiban pengembang di pulau buatan itu.



Data corporate social responsibility dari pemerintah justru bertentangan dengan pernyataan Basuki, seperti dimuat Koran Tempo edisi 7 April 2016. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta, Jumadi, mengatakan ada 62 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang dibangun dana CSR. “Empat di antaranya dari Podomoro,” kata Jumadi.

Taman-taman itu berada di Sawah Besar, Jakarta Pusat; Penjaringan, Jakarta Utara; dan Jatinegara, Jakarta Timur. “Kami, pemerintah, hanya menawarkan lahan kosong pada perusahaan swasta untuk dibangun RPTRA,” tutur Jumadi. Sehingga Podomor tak memberi tahu nilai membangun area publik itu



Salah satu ruang terpadu yang dibangun oleh Agung Podomoro berada di Jalan Krekot, Sawah Besar. Saat ini, ruang terpadu itu terbengkalai. Potongan-potongan besi teronggok di taman seluas 98 meter persegi itu. “Pembangunan taman ini tak jelas,” tutur seorang mandor proyek itu.

Menurut pria berusia 46 tahun itu, taman yang dibangun sejak pekan pertama Januari lalu itu mandek dua pekan lalu. Agung Podomoro hingga saat ini tak kunjung melunasi pembayaran bahan-bahan bangunan yang sudah ada. “Kami babak belur,” keluhnya. Pria asal Solo, Jawa Tengah, itu mengatakan tak tahu alasan mandeknya pembangunan taman itu.

Di taman Jalan Karang Anyara Utara, Sawah Besar, juga sama. Gundukan tanah dan semen teronggok di ujung taman.


Corporate Secretary Agung Podomoro Justini Omar enggan menanggapi pernyataan Basuki. “Silakan tanyakan saja pada Pak Basuki,” tuturnya. Namun, dia tak menyanggah jika dalam situs perusahaan ada beberapa CSR yang diberikan bagi warga Ibu Kota seperti, fogging untuk mencegah demam berdarah di lima wilayah DKI pada 2014 hingga penanaman 5.000 mangrove di pesisir Muara Angke pada Mei 2015.

Ketika ditanya ulang, Basuki menegaskan pembangunan area-area publik itu adalah kewajiban perusahaan pengembang yang agresif membangun apartemen dan mal. “Tak ada CSR lagi,” tuturnya Selasa lalu.

sumber

bagus dong bangun taman