TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berencana memecat banyak pegawai negeri sipil yang kinerjanya tidak maksimal. Hal ini dilakukan menyusul ucapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bahwa besaran gaji dan tunjangan pegawai negeri DKI terlalu besar.

"Memang (gajinya besar). Kami mau pecat-pecatin," kata Ahok—sapaan Basuki—di Balai Kota, Kamis, 7 April 2016.

Soal jumlah pengurangannya, Ahok tidak menyebutkan angka pasti. Asalkan, menurut dia, porsi belanja langsungnya masih berkisar Rp 59 triliun. Dari porsi belanja langsung tersebut, 50 persen dialokasikan untuk gaji guru dan perawat.

"PNS mau dikurangi. Kami udah mulai kontrak-kontrak individual. Kami udah moratorium lima PNS," ucapnya.

Ahok mengatakan akan mengevaluasi sistem pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD). Ia mengaku mulai menerapkan sistem key performance indicator (KPI) untuk melihat seberapa baik kinerja PNS. "Kamu mau kerja apa, dapat berapa, ada poinnya. TKD berdasarkan itu. Kalau kamu enggak mencapai target, gaji enggak sampai segitu," tuturnya.

Estimasi pengurangan jumlah PNS, menurut Ahok, bisa sangat dinamis. Pasalnya, selama ini anggaran gaji pada tahun lalu tidak mencapai 100 persen. Nantinya, begitu penentuan TKD didasari poin yang dikumpulkan pegawai, tentu tidak semua orang bisa mencapai poin penuh.

"Pakai KPI lebih susah lagi kayak swasta. Untuk target, semua sudah ada hitungannya," katanya.

Djarot pernah berujar besaran gaji PNS DKI Jakarta perlu dievaluasi. Alasannya, selain gaji PNS DKI saat ini dianggap terlampau tinggi, sistem penggajian dianggap masih bisa dimanipulasi, terutama untuk poin TKD. Ahok pernah mengatakan gaji paling rendah yang diterima PNS DKI adalah Rp 9 juta. Besaran itu sekelas gaji level manajer. Angka tersebut belum termasuk TKD.