TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz membantah informasi bahwa dia merupakan pemilik perusahaan offshore, Sheng Yue International Limited. "Tidak," ujar Harry kepada Tempo saat dikonfirmasi melalui pesan pendek, Rabu, 6 April 2016.

Sejak Senin lalu, Tempo mencoba menghubungi Harry via telepon, tapi tak memperoleh tanggapan. Harry baru menjawab ketika Tempo bertanya lewat pesan pendek tentang informasi bahwa perusahaan Sheng Yue International Limited benar merupakan miliknya atau bukan.

Berdasarkan dokumen finansial Panama Papers, Sheng Yue International Limited diduga adalah perusahaan milik Harry Azhar Aziz yang didirikan di yurisdiksi bebas pajak, yang diduga bertujuan menghindari pembayaran pajak kepada negara.

Ratusan perusahaan tercantum dalam Panama Papers. Bocoran dokumen finansial berskala luar biasa tersebut juga menyebut nama-nama kepala negara, baik yang masih menjabat maupun yang sudah lengser, serta politikus dan pengusaha besar dunia, termasuk dari Indonesia. Mereka semua terkait dengan berbagai perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah bebas pajak (tax havens).

Ada daftar sekitar 15.600 perusahaan papan nama (paper companies) yang dibuatkan bank untuk klien mereka yang ingin keuangan mereka tersembunyi. Dokumen ini diketahui berasal dari sebuah firma hukum kecil tapi amat berpengaruh di Panama yang bernama Mossack Fonseca. Firma ini memiliki kantor cabang di Hong Kong, Zurich, Miami, dan 35 kota lain di seluruh dunia.

Firma ini adalah salah satu pembuat perusahaan cangkang (shell companies) terbaik di dunia. Perusahaan cangkang adalah sebuah struktur korporasi yang bisa digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset perusahaan. Total ada 214.488 nama perusahaan offshore di dokumen yang bocor ini. Ratusan ribu perusahaan itu terhubung dengan orang-orang dari 200 negara.

Data ini mencakup e-mail, tabel keuangan, paspor, dan catatan pendirian perusahaan yang mengungkapkan identitas rahasia dari pemilik akun bank dan perusahaan di 21 wilayah/yurisdiksi offshore, mulai Nevada, Singapura, hingga British Virgin Islands.

GHOIDA RAHMAH