Kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi tenaga kerja dengan masa kerja minimal 1 bulan mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengaku punya pertimbangan tersendiri untuk menerapkan aturan tersebut.

Menurutnya, Ia sering mendapati Pemutusan Hubungan Kerja dari perusahaan-perusahaan terhadap karyawannya menjelang hari raya karena menghindari kewajiban THR.

"Ada realitas bahwa buruh perlu perlindungan pada pekerja yang PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), dulu kan aturannya 3 bulan, sebelum 3 bulan mereka di PHK jadi kehilangan hak untuk THR-nya," kata Hanif ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/4/2016).

Menurut Hanif, aturan THR 1 bulan ini dimaksudkan untuk menangkal praktik nakal dari oknum pengusaha tersebut.

"Maka kita buat satu bulan untuk melindungi pekerjaan. Apalagi pekerjaan mereka tidak menentu, dan tidak bisa menentu haknya hilang kan kasihan," pungkas dia.

Pengusaha Protes Aturan THR, Menaker: Kalau Mereka Ngeluh, Telepon Saya
Aturan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) soal pekerja dengan masa kerja 1 bulan berhak dapat Tunjangan Hari Raya (THR) diprotes pengusaha. Menurut pengusaha, kebijakan ketenagakerjaan saat ini selalu populis, namun tak memicu produktivitas.

Hal tersebut ditanggapi Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

"Ah, Ngarang. Siapa coba (pengusaha yang protes)? Sini suruh telepon saya kalau mereka ngeluh," tegas Hanif dengan nada tinggi.

Menurut hanif, tidak sepatutnya kalangan usaha mengeluh dengan kebijakan tersebut lantaran THR yang diberikan pun akan dihitung secara proporsional sesuai masa kerja sehingga tidak akan memberatkan pengusaha.

Lebih lanjut ia pun menanggapi pernyataan yang mengatakan bahwa kalangan usaha tidak diajak berdiskusi dalam menentukan kebijakan THR 1 bulan ini.

"Dari segi proses semua sudah terlibat. Karena ini di dewan pengupahan nasional juga ada perwakilan wakil buruh, wakil pengusaha juga ada. Jadi nggak benar kalau ada yang bilang pengusaha nggak diajak diskusi," tutur dia.

http://finance.detik.com/read/2016/0...h-telepon-saya

http://finance.detik.com/read/2016/0...alasan-menaker

PERBUATAN MULIA
MEMBANTU BURUH DARI KESEWENANG-WENANGAN PENGUSAHA