alexa-tracking

Massa Berpeci Putih Unjuk Rasa Mendesak KPK Tangkap Ahok

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/570344aea09a39133d8b4568/massa-berpeci-putih-unjuk-rasa-mendesak-kpk-tangkap-ahok
Massa Berpeci Putih Unjuk Rasa Mendesak KPK Tangkap Ahok
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan anggota Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah menggelar aksi unjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016).
Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan untuk mendesak KPK mengusut berbagai dugaan korupsi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dalam aksi tersebut, massa menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terlibat. Tak pelak, negara menderita kerugian total senilai Rp 1,8 triliun.
Mereka merinci, kasus pertama negara dirugikan senilai Rp 1,6 triliun terkait penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset Pempov DKI Jakarta kepada PT Transjakarta (BUMD), melalui penyertaan modal pemerintah selain uang tunai.
Kedua, negara diduga rugi senilai Rp 8,5 miliar terkait penyerahan aset Inbreng Pemprov DKI Jakarta, berupa tanah seluas 234 meter persegi dan tiba blok apartemen yang tidak diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah pada BUMD.
Kasus ke tiga adalah kerugian negara Rp 191 miliar terkait pembelian lahan RS Sumber Waras dalam rangka pembangunan RS Khusus Jantung dan kanker Pemprov DKI Jakarta.
"Meminta kepada KPK menangkap Ahok sekarang juga. Ahok itu koruptor," demikian petikan orator di depan KPK.
Selain itu para pengunjukrasa melakukan long march dari Gedung KPK menuju Gedung DPRD DKI Jakarta.
Sesampainya di Gedung DPRD DKI Jakarta, mereka mendesak para Anggota DPRD DKI Jakarta untuk mengeluarkan hak menentukan pendapat untuk melengserkan Gubernur Ahok dari kursi Gubernur DKI Jakarta.
"Kita menuntut para anggota dewan untuk melengserkan Ahok dari kursi gubernur bukan, karena dia kafir, tetapi karena korupsi," ucap orator dengan nada lantang sambil menggenggam microphone di atas mobil komando.
Majelis Tinggi Jakarta Bersyariat tersebut merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat. Diantaranya FPI, Forum Betawi Bersatu, dan lain-lain. Aksi tersebut menyebabkan kemacetan yang cukup panjang karena sebelah ruas JL Rasuna Said ditutup.


Sumur

Wow..wow..gerombolan panasbung beraksi emoticon-Takut emoticon-Takut
Quote:Massa Berpeci Putih Unjuk Rasa Mendesak KPK Tangkap Ahok

knp gak sekalian berpeci putih dan berjidat item
emoticon-Cape d...
Quote:Original Posted By mantanpanasbung


knp gak sekalian berpeci putih dan berjidat item
emoticon-Cape d...

dan celana cingkrang emoticon-Cape d...
banyak massa neh emoticon-Big Grin

mau irit massa ya pake dukun seperti waktu itu emoticon-Malu

cuma resikonya bisa salah sasaran emoticon-Big Grin
Ini kan negara hukum kalau memang ada bukti silakan langsung bawa ke pihak yang berwenang, kalau memang bukti jelas pasti akan ditindak kok.
Bawaa kemenyan aja kaya yg kemarinnoh mending wkwkwk
Curang, yg bermata sipit ga d sebut ...
emoticon-Wakakaemoticon-Wakakaemoticon-Wakakaemoticon-Wakakaemoticon-Wakaka















dalam bentuk rar emoticon-Traveller
Quote:Original Posted By mantanpanasbung


knp gak sekalian berpeci putih dan berjidat item
emoticon-Cape d...


Quote:Original Posted By ozzoi

dan celana cingkrang emoticon-Cape d...


pas deskripsinya emoticon-Wakaka
Kayak iklan Soklin pemutih "Sok Suci Sok Bersih" emoticon-Wakakaemoticon-Wakakaemoticon-Wakakaemoticon-Wakaka
ntah lah apa motif mereka sampe gak percaya kinerja KPK skrg emoticon-Big Grin
duit, ongkos transport, nasi bungkus? emoticon-Big Grin
Pasukan sakit hati yg demo tu wkwkwkwk
Quote:Original Posted By bolehkritikan
lima pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemprov DKI ( AHOK) dalam
menerbitkan Izin Pelaksanaan proyek reklamasi
.

1.Menerbitkan izin reklamasi diluar kewenangannya . Karena Jakarta telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional maka kewenangan pengelolaa danpemanfaatannyaberada di Pemerintah Pusat.

2.Menerbitkan izin reklamasi tanpa adanya Perda Rencana Zonasi.
Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 sebagai aturan yang secara khusus mengatur pengelolaan sumber daya dan wilayah pesisir laut dibawah 12 mil. Ketentuan Pasal 9 UU No. 27 Tahun 2007 memandatkan adanya Peraturan Zonasi sebagai arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau
-Pulau Kecil. Peraturan tersebut untuk meminimalkan konflik pemanfaatan sumber daya.

3.Menerbitkan izin Reklamasi tanpa didasarkan kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009, KLHS wajib dilakukan dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Termasuk dalam kasus ini proyek reklamasi yang
mengubah bentang alam dan telah mendapatkan penolakan karena berisiko merusak lingkungan.

4. Menerbitkan Izin Reklamasi dengan penilaian lingkungan hidup secara parsial tanpa melalui kajian kawasan terpadu dan kajian yang dilakukan secara holistik. Telah ada kajian yang menyatakan reklamasi akan menimbulkan tiga dampak utama yaitu sedimentasi, eutrofikasi dan penumpukan logam berat(Alan Koropitan, 2015).Reklamasiakan meningkatkan laju sedimentasi dari tahun 1960 mencapai 0,2 m/tahun meningkat menjadi 0,5-0,8 m/tahun. Penumpukan sedimentasi akan menyebabkan terjadinya eutrofikasi atau meningkatnya konsentrat alga beracun serta menurunkan kandungan oksigen yang berbahaya bagi biota perikanan. Akumulasi logam berat menjadikan biota- biota laut yang ada berbahaya untuk dikonsumsi karena akan berdampak jangka
panjang bagi generasi mendatang. Ketiga dampak tersebut disebabkan oleh perubahan pola sirkulasi arus di Teluk Jakarta yang memburuk dan melambatkanwaktu retensi teluk dalam melakukan pencucian alami (natural flushing) terhadap bahan-bahan pencemar yang bermuara dari 13 sungai di Teluk Jakarta.

5.Menerbitkan Izin Reklamasi Tanpa Mengikuti Prosedur perizinan lingkungan hidup berdasarkan PP No. 27 Tahun 2007.Perizinan lingkungan hidup berupa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan dan Dokumen AMDAL (terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL, ANDAL dan RKL/RPL) tidak pernah diumumkan kepada masyarakat luas termasuk yang
terdampak langsung: n elayan tradisional.

6. Pelanggaran prosedur hukum terbitnya reklamasi. Prosedur perizinan reklamasi adalah Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi. Izin Lokasi tidak hanya terkait lokasi reklamasi, termasuk juga izin lokasi untuk wilayah sumber daya material untuk melakukan reklamasi.

D.PERIHAL TINDAK PIDANA KORUPSI
Delik korupsi yang berkaitan dengan perbuatan memperkaya diri dan/atau orang lain atau suatu badan (korporasi) yang dapat merugikan keuangan negara dengan cara melawan hukum, tercantum dalam P asal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dalam UU No. 20 tahun 2001 yang berbunyi:

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan tindak pidana korupsi terkait unsur “memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi“ tersebut, antara lain:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi. Dalam konteks ini, telah terjadi pelanggaran hukum baik administratif dalam ijin pelaksanaan r eklamasi; maupun pelanggaran terhadap upaya perlindungan lingkungan. Maka, patut diduga telah terjadi perlawanan hukum.

2. Menyalahgunakan kewenangan dan/atau jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi. Terkait ini, keputusan Pemrpov DKI Jakarta menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi telah melampaui kewenangannya. Terbitnya izin pelaksanaan reklamasi diduga telah menjadi alat untuk memperkaya orang lain diantarany para pengembang proyek reklamas

http://knti.or.id/wp-content/uploads...si-Jakarta.pdf

#CIDUKGUBERNURPODOMORO
jgn lupa naik rubicon putih jg