Soal Penangkapan Sanusi, Taufik Minta Dipisahkan Antara Pribadi dan Partai



Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi (rompi orange) usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (2/4/2016) dini hari. SP/Joanito De Saojoao. (Suara Pembaruan)


Jakarta - Sebagai kakak dari Ketua Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi, yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik meminta semua pihak tidak menghakimi Partai Gerindra sebagai partai koruptor.

Taufik sendiri mengharapkan, semua pihak dapat memisahkan secara jernih antara masalah pribadi dengan masalah institusi partai.

"Saya sebagai keluarga pasti menyiapkan pendampingan hukum untuk Sanusi. Namun, partai tidak akan menyiapkan pendampingan hukum. Karena di partai kami, kader yang terkena korupsi tidak akan dilindungi. Jadi jelas kan. Partai menyatakan tidak, tetapi secara pribadi dia adalah adik saya," ujar Taufik, di Jakarta, Sabtu (2/4).

Taufik sendiri menyatakan, dirinya merasa kaget mendengar adiknya itu terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (31/3). Sebab, pada hari itu, pukul 18.55 WIB, Sanusi masih mengirimkan pesan pendek melalui telepon seluler. Untuk memberitahukan bahwa hari Jumat ada acara dengan para habaib di Restoran Abuba.

"Saya tahunya dia ditangkap dari media, jam 21.00 WIB. Setelah itu nggak ada komunikasi dengan Sanusi. Saya nggak bisa telepon dia," ujarnya.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Soebianto memang memberikan dukungan moral kepada dirinya atas musibah yang menimpa adik kandungnya itu. Tetapi Prabowo tetap dengan tegas menyatakan, partai tidak akan memberikan dukungan apa pun bagi Sanusi.

"Pak Prabowo memisahkan masalah ini antara institusi partai dengan pribadi saya," tuturnya.

Mengenai ruangannya yang disegel dan telah digeledah, Taufik mengatakan hal itu tidak akan mengganggu pekerjaannya. Karena masih ada ruang fraksi Gerindra yang dapat dijadikan sebagai tempat aktifitasnya sehari-hari.

Bahkan, kata Taufik, dirinya bersedia memenuhi panggilan KPK bila diminta keterangan mengenai kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Wilayah Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

"Sebagai warga negara yang baik, kapan pun saya bersedia dipanggil KPK. Ini juga merupakan perintah partai. Bila KPK meminta penjelasan, saya harus datang," tambahnya.

Lenny Tristia Tambun/FER

BeritaSatu.com

http://www.beritasatu.com/nasional/3...an-partai.html


Oooo... Tidak Bisa....