Bulan April tiba. Bunyi terompet ganti menteri semakin nyaring. Sinyal itu kencang, sekencang arus lalulalang tokoh yang datang pergi dari dan ke istana.Siapa yang dicopot dan siapa yang mengganti?

Reshuflle kabinet jilid satu tamat sudah. Kini menunggu babak berikut, jilid dua. Reshuffle jilid dua ini agak berbeda dengan babak sebelumnya. Jika jilid pertama ‘lebih murni’ untuk kerja, maka pada babak dua ini ada akomodasi dan distribusi agar merata. Banyak muatan politik balas budi.

Isu-isu kegaduhan menteri, menuding dan ‘menggunting’, mengobral katebelece, tidak mengikuti irama presiden, setengah mbalelo dalam kebijakan adalah poin-poin yang menentukan tetap dipakai-tidaknya menteri yang ada. Sebab, memang itu yang mengganjal laju Kabinet Kerja ini.

Harus diakui, produk reshuffle jilid pertama cukup bagus. Laut menjadi jaya, sosial responsif, infrastruktur jalan, perhubungan kendati ‘ramai’ tetapi mengindikasikan dinamisme, olahraga memberi prestasi, politik luar negeri mulai punya gengsi, dan harga diri dalam sisi keamanan juga semakin terjaga.

Berbagai sektor yang mulai jalan itu dikuati dengan kebijakan ekonomi yang makin fokus, dan hilangnya faksi-faksi dalam istana yang sering merecoki. Dipilihnya Johan Budi memperjelas kebijakan presiden dan apa maunya dalam tiap persoalan yang datang dan berkembang.

Tapi di balik itu, masih banyak sektor yang mandeg dan menimbulkan persoalan. Pengangguran membengkak belum ada solusi, desa yang maunya diberdayakan jadi ‘ladang perdebatan’, perdagangan yang ‘bau neolib’ tetap masih begitu, pertanian lenggang kangkung kalah gesit dengan Jokowi, BUMN belum jelas mau mau kemana, dan industri? Idem dito.

Plus minus itu memberi pampangan BPS yang juga plus minus. Nilai tukar rupiah bagus, tetapi negara ini juga ‘kekurangan’ uang. Pajak tak tertagih, tenaga pengangguran kian meninggi grafiknya, impor belum tertemukan substitusinya, dan taruhannya, dibenahi atau senyatanya defisit.

Jika menyimak ungkapan Jokowi ‘jangan gaduh’, hakekatnya ini yang menjadi inti persoalannya. Dalam bahasa rakyat, otak pening karena semua belum jalan benar, tetapi pembantu ribut melulu. Ribut yang bernuansa sepi ing gawe, rame ing pamrih. Ribut yang sekadar ribut untuk ‘mencari hati’, tetapi tidak bekerja.

Menteri yang tidak berprestasi dan nanggung memang harus diganti. Jika tidak, bukan hanya Jokowi yang bakal kehilangan kredibilitas, tetapi juga kasihan rakyat negeri ini. Di tengah kian menggelegaknya negara-negara ASEAN bertarung untuk mencari posisioning, negeri besar ini malah hanya menjadikannya sebagai pasar.

Tetapi untuk mendapatkan figur yang memenuhi kriteria itu sangatlah sulit. Kesulitan ini makin mengental, ketika posisi itu harus diselaraskan dengan kepentingan yang bersifat politis. Jatah partai.

Partai yang harus diakomodasi itu salahsatunya adalah PAN. Ini hampir wajib hukumnya untuk mendapatkan posisi. Untungnya PPP dan Partai Golkar masih belum ‘ketahuan juntrungnya’ hingga memberi kebebasan Jokowi untuk menempatkan atau tidaknya figur dari partai ini.

Jika harus mengakomodasi ‘teman-teman’, memang ada celah yang bisa diefektifkan. Benar selentingan yang berkembang, bahwa PKB akan terkurangi ‘jatahnya’, dispekulasikan Rini Sumarno akan dilukir, Rizal Ramli ada di lampu kuning untuk menuju merah atau biru, dan diwacanakan ada ‘kementerian baru’, menteri utama.

Nah, adakah prediksi dan rumor ini bisa dipercaya? Reshuflle hampir pasti. Tapi apa benar orang-orang atau menteri yang dirumorkan itu? Meniru ucapan juru bicara presiden, itu domain presiden. Hak prerogatif presiden, biarpun mulai disindir-sindir terbias kembaran matahari. Djoko Su’ud Sukahar

http://merdekainfo.com/pan-masuk-kab...kb-terkurangi/