JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyetujui pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa yang terpenting yang harus diperhatikan oleh anggota DPR adalah kualitas undang-undang, bukan kuantitas.

Namun, Fadli menambahkan, Jokowi seharusnya tak lupa bahwa usulan pembuatan undang-undang tak hanya datang dari DPR, melainkan juga dari pemerintah.

"Kan Pak Jokowi mengatakan 45 undang-undanh. Lha, usulan pemerintah saja ada 10. Gimana sih? Matematikanya gimana? Kan usulan itu datang dari DPR dan pemerintah," tutur Fadli setelah mengisi acara diskusi di Kantor MMD Initiative, Matraman, Jakarta Pusat, Rabu (30/3/2016).

Pasalnya, lanjut Fadli, jumlah Undang-Undang yang diproduksi adalah berdasarkan kesepakatan DPR dan wakil Pemerintah dalam satu forum pembicaraan sehingga keputusan atas jumlah Undang-Undang tak menjadi keputusan DPR sendiri.

"Presiden harus tahu mekanisme pembuatan undang-undang. Jangan asal ngomong. Kan dia sendiri juga pengusul undang-undang itu," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meminta DPR RI tidak memproduksi terlalu banyak undang-undang. Pernyataan tersebut diungkapkannya dalam sebuah dialog publik di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

Jokowi lalu mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui alasan para wakil rakyat senang sekali memproduksi banyak UU.

"Tetapi, enggak usah saya sebutkan di sini kenapa DPR seneng banyak (bikin UU). Saya kira yang hadir di sini juga tahu," ujar dia.

http://nasional.kompas.com/read/2016...campaign=Kknwp