Hanura Pungut Rp 50 Juta Untuk Calon Peserta Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura memungut Rp 50 juta untuk setiap orang, yang berminat terhadap dukungan partai pada pemilihan kepala daerah (Pilkada), 2017 mendatang.

Ketua Tim Pilkada Pusat Partai Hanura, Erik Satrya Wardhana, menyebut uang Rp 50 juta itu antara lain Rp 10 juta untuk biaya administrasi, dan Rp 40 juta untuk biaya survei yang digelar secara mandiri oleh Partai Hanura.

"Ada biayanya dong, partai kan tidak mendapat biaya dari negara," ujarnya kepada wartawan, di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat, Selasa (29/3/2016).

Biaya tersebut menurutnya berlaku untuk semua peminat dukungan partai dari semua daerah dalam pilkada 2017.
Baik untuk pilkada di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi.

Erik menceritakan survei adalah parameter utama bagi partai, dalam menentukan dukungan terhadap peserta pilkada.
Setiap peminat dukungan partai, menurut Erik harus menyerahkan hasil survei elektabikitas.

Menurut Erik Hanura sempat mendapat masalah karena hasil survei. Ia menuturkan pernah ada dua kandidat dari daerah yang sama, yang menyerahkan hasil survei.

Hasil survei masing-masing kandidat saling mengunggulkan, partai pun bingung.
Partai kemudian memeriksa lembaga survei dari masing-masing kandidat, dan memeriksa metode penelitiannya.

Hanura menemukan bahwa survei keduanya dapat dipertanggungjawabkan. Akhirnya partai pun mengambil kebijakan untuk menggelar survei sendiri.

Erik mengatakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, biaya tersebut tidak dipungut.
Partai Hanura yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta di pilkada 2017 itu, telah memperlakukan Ahok dengan istimewa.
"Ibu kota kan khusus, undang-undangnya saja juga khusus," katanya.


Sumber

Hanura: Uang dari Ahok Bukan Mahar Politik

VIVA.co.id – Ketua Tim Pilkada Pusat Partai Hanura, Erik Satrya Wardhana, mengaku menerima uang senilai Rp50 juta dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama untuk kepentingan pencalonan di Pilkada 2017. Meski demikian, dia membantah bila uang itu disebut mahar politik.

Menurut Erik, uang itu merupakan biaya administrasi bakal calon kepala daerah yang maju melalui partainya. Besaran yang wajib dibayarkan Rp50 juta sebagai biaya administrasi.

Rinciannya, Rp10 Juta untuk pendaftaran dan Rp40 juta untuk survei internal, bukanlah mahar politik. Uang pendaftaran dan survey internal tersebut dinilai logis guna mengetahui elektabilitas dari bakal calon kepala daerah yang akan diusung partainya.

"Nominalnya uang pendaftaran Rp10 juta sementara uang survei internal itu senilai Rp40 juta," ujarnya di Marlyn Park Hotel, Jl KH Hasyim Ashari, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Maret 2016.

Dalam survei internal nanti, partainya akan menggandeng lembaga survei yang telah teruji kredibilitasnya.
"Kami akan melakukan survei internal terutama yang ada di daerah. Hasil survei adalah faktor utama bagi para calon dan Partai Hanura juga melakukan seleksi fungsi pendampingan dan advokasi sebagai pasangan calon dari Hanura nantinya," ujarnya menambahkan.

Partai Hanura akan membuka pendaftaran mulai tanggal 30 Maret hingga 18 April 2016, terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kedua, yang akan diselenggarakan pada 15 Februari 2017 mendatang.

"Kita berharap peraturan UU Pilkada 2017 tidak ada perubahan drastis sehingga persiapan parpol tidak terganggu karena perubahan aturan tersebut," kata dia.

Partai Hanura akan mengusung 64 calon kepada daerah dalam Pilkada serentak mendatang.
"Kita harapankan dapat memenangkan setengah dari 64 pencalonan di Pilkada serentak nanti."
(mus)

Sumber