Pemerintah menyepakati kerja sama dengan United Nations Popultaion Fund (UNFP) untuk 5 tahun ke depan (2016-2020). Melalui program kerja sama ini, UNFP mengalokasikan dana sebsar US$ 24 juta atau setara Rp 312 miliar (kurs Rp 13.000 per dolar AS) untuk beberapa program, yaitu kesehatan ibu, pencegahan HIV dan keluarga berencana, remaja dan generasi muda, kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, dan dinamika kependudukan serta data.

Dana sebesar US$ 24 juta tersebut merupakan hibah dari UNFP untuk Indonesia untuk kurun waktu 5 tahun.

"Itu dana hibah, dari segi uang nggak banyak tapi baru 5 tahun (kerja sama)," terang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, setelah penandatanganan kerja sama dengan UNFPA di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (29/03/2016).

Lewat kerja sama dengan salah satu lembaga PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ini diharapkan Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain. Pengalaman tersebut kemudian dapat diimplementasikan untuk kualitas pembangunan dalam negeri.

"Negara kita sudah kaya, sekarang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita hampir Rp 2000 triliun, tapi yang penting kualitasnya bagaimana kemudian yang paling penting adalah policy dialog, exchange knowledge mereka kan pengalaman di berbagai negara itu yang perlu kita belajar, kalo duit kita bisa cari sendiri," jelas Sofyan.

Menurut Sofyan, selama ini pengelolaan APBN di Indonesia dirasa kurang baik. Hal ini dikarenakan rendahnya kualitas pembelanjaan negara dari APBN yang mencapai hingga Rp 2000 triliun.

"APBN kita hampir Rp 2000 triliun tapi tidak terasa karena kualitas spendingnya dan yang lain-lain yang harus kita perbaiki. Nah, salah satunya adalah dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional itu. Seperti contoh, China uangnya banyak banget tapi mereka kerja sama dengan world bank, kenapa? supaya mereka bisa belajar hal yang praktis, pengawasan standar world bank," ujar Sofyan.

Sofyan menambahkan, selama ini kualitas pembangunan kurang optimal, berapapun pembelanjaan dari APBN tidak dapat dirasakan manfaatnya.

"Selama ini kita terlalu banyak permisif kalo bangunan nggak bener, nggak disuruh bongkar, nah itu. Kalau kita tidak memperbaiki kualitas, duit berapapun nanti manfaatnya tidak optimal. Tapi nanti kita bisa cari dana domestik, kita kan perlu kerja sama dengan mereka untuk praktik," pungkas Sofyan .

SUMBER

wuiidiiih.. mana nih pdip, golkar, gerindra dan yg lainnya.. liat dong aksi nyata partai si yusril buat kesejahteraan indonesia..

YUSRIL for DKI 1 2017.. YUSRIL for Indonesia 1 2019..


Eh..eh.. kirain PBB nya si yusril.. ternyata bukan sodara-sodara.. maapin ane ya..