JAKARTA - Pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah menilai insiden di Laut Natuna, Indonesia tidak bisa dipahami hanya sebagai tindakan mencuri ikan oleh nelayan Tiongkok.

"Kalau murni nelayan pasti tidak bawa senjata. Lalu, apa urusan penjaga laut China mencegah nelayannya ditangkap oleh aparat penegah hukum saat memasuki perairan Natuna yang jelas-jelas masuk wilayah Indonesia? Informasi yang saya dapat, penjaga laut China melepaskan tembakan ke arah TNI AL," kata Fahri, Jumat (25/3).

Kalau sudah terjadi tembak-tembakan antara penjaga laut China dengan TNI AL di wilayah laut Indonesia lanjutnya, tidak bisa disebut sebagai persoalan teknis memancing atau penangkap ikan secara ilegal yang menjadi domain Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Ini sudah masuk soal tembak-tembakan antara angkatan laut China yang tanpa izin melintas di perairan laut Indonesia lalu dihadang TN AL. Ini satu pelanggaran teritorial yang sangat serius," tegas politikus PKS ini.

Oleh karena itu Fahri menyarankan di samping tetap menjadikan Kementerian Luar Negeri sebagai institusi terdepan untuk menjalankan fungsi diplomasi, negara mestinya juga memperkuatnya dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI.

"Menyikapi masalah itu, jangan serahkan ke Menteri Kelautan dan Perikanan. Bu Susi minggir dulu. Kemenlu harus terdepan dan diperkuat Kemenhan, dan Panglima TNI," tegasnya.

Dari sinergi tiga institusi ini ujar Fahri, diharapkan aksi protes secara diplomasi harus lebih tegas lagi sebab ini sudah menyangkut kedaulatan NKRI.

"Kemana-mana China ini ngomong Indonesia penting bagi dia. Tapi dalam praktik hubungan sesama negara, China pula yang berani melepaskan tembakan terhadap TNI AL di dalam wilayah Indonesia lagi," pungkasnya.(fas/jpnn)