Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah belum ada rencana menghapus transportasi umum berbasis aplikasi online. Cara penutupan dengan penghapusan aplikasi dinilainya tidak menyelesaikan masalah.

"Kalau kita tutup aplikasi nanti beberapa ratus ribu lagi yang ribut. Enggak selesaikan masalah, nanti ada yang ribut lagi," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Luhut menekankan penyelesaian ini tak bisa secepat seperti membalikkan telapak tangan. Butuh proses waktu dan pengkajian.


"Jadi enggak sesederhana itu, karena tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan," tuturnya.

Maka menurutnya diperlukan komunikasi pemerintah terutama Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

"Kami sedang pelajari Pak Rudi (Menkoninfo) barusan bisikin, besok saya berharap, Pak Menkominfo dan Pak Menhub Jonan duduk bersama," sebutnya.

http://news.detik.com/berita/3171004...saikan-masalah

KALO SJ SEMUA IKUTI ATURAN MAIN PEMERINTAH GAK JD BEGINI:
1. TAXI PLAT KUNING= BIKIN PERUSAHAAN-BELI MOBIL-BIKIN APLIKASI (Uji KIR, Bayar pajak)
2. TAXI/OJEK ONLINE= BIKIN APLIKASI-REKRUT ORANG-KENDARAAN MENYUSUL (tak ada KIR, Pajak?)

KALO APLIKASI DITUTUP, MAKA RIBUAN GOJEK NGANGGUR, MAKA BISA2 RUSUH BESAR