Jakarta -Jumlah regulasi atau aturan di Indonesia mencapai puluhan ribu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tak ada lagi aturan yang ditambah, sehingga pemerintah bisa bergerak leluasa melakukan pembangunan. Dan Indonesia bersahabat dengan dunia usaha.

"Saya pesankan, ke depan jangan nambah-nambah lagi. Sering menteri itu hanya teken saja. Disodori dirjennya teken. Ini yang harus mulai kita berantas," kata Jokowi dalam rapat besar pemerintah di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Rapat ini dihadiri sejumlah menteri dan 500 pejabat eselon I dari berbagai Kementerian/Lembaga.

Pada kesempatan itu, Jokowi menyampaikan adanya 42 ribu aturan di Indonesia, dan 3 ribu peraturan daerah yang bermasalah.

"Tiga ribu Perda itu harus hilang. Jelas bermasalah itu. Tegas hilang, nggak usah nego-nego. Pakai Perda pungutan, Perda retribusi, Perda apalah-apalah. Yang menyulitkan rakyat harus hilang. Ada izin prinsip, izin lokasi, sudahlah hilangkan saja. Itu meruwetkan," ujar Jokowi.

"Marilah kita perbaiki lagi. Kita ini bangsa besar, kapal besar. Kalau ditambahi aturan-aturan yang meruwetkan seperti itu, yang terjerat kita sendiri. Padahal yang membuat juga kita sendiri. Saya ingin menyadarkan itu," kata Jokowi.

sumber
============

oh gitu ya pak pres jadi mesti baca dulu ya sebelum teken
cc: nastak