Merdeka.com - Rapat Konsolidasi Nasional (Rakornas) yang dihadiri 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat se-Indonesia dan 60 anggota Fraksi DPR Partai Demokrat, di Hotel Harris Surabaya, menghasilkan sepuluh kesimpulan yang direkomendasikan.

Sepuluh rekomendasi itu meliputi pembangunan infrastruktur, kejahatan narkoba dan terorisme, APBN dan kebijakan fiskal, RUU tax amnesty, KPK dan pemberantasan korupsi, pengangguran dan lapangan pekerjaan, kedaulatan partai politik, sepakbola dan PSSI, pegawai dan guru honorer kemudian transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Kesepuluh rekomendasi tersebut merupakan dari hasil blusukan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam safari Tour De Java Demokrat Peduli, dari tanggal 8 Maret hingga 20 Maret.

"Rekomendasi itu dihasilkan dari aspirasi rakyat sepanjang perjalanan pulau Jawa. Mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur," kata SBY panggilan akrabnya saat di Surabaya, Minggu (20/3).

Menurut dia, aspirasi itu melalui dari berbagai acara meet the people dan meet the kader Partai Demokrat. Dengan mendengar, berdialog dan menyerap langsung aspirasi dari masyarakat berbagai isu nasional terkini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Semoga rekomendasi yang kita amanatkan dari Partai Demokrat bisa diterima Presiden," terang dia.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengharapkan dengan sepuluh rekomendasi diatas bermanfaat untuk masyarakat luas Indonesia. "Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dalam upaya mendukung pemerintah menjalankan pemerintahan dalam memajukan kesejahteraan umum. Yang nantinya rekomendasi tersebut akan disampaikan ke Presiden," kata Hinca Panjaitan.

Kemudian, Hinca Panjaitan membacakan rekomendasi konsolidasi nasional Partai Demokrat. Berikut rekomendasi dan isi dari rapat tersebut yang totalnya ada sepuluh item.

1. Pembangunan Infrastruktur.

Upaya pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur sesungguhnya baik agar dalam jangka panjang ekonomi Indonesia makin kuat. Partai Demokrat mendukung penuh kebijakan dan upaya ini. Namun demikian, perlu dipastikan dengan seksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN dan swasta.

Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan.
Perlu sinergi dan koordinasi yang baik semua pemangku kepentingan sehingga dapat berjalan dengan tepat sasaran dan berhasil. Kegaduhan kontroversi pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung salah satu contoh untuk diambil hikmahnya.

2. Kejahatan Narkoba dan Terorisme.

Dari waktu ke waktu ancaman narkoba dan terorisme tetap ada dan tetap serius. Partai Demokrat mendukung upaya pemerintah untuk terus-menerus melakukan upaya maksimal memeranginya tanpa henti dan tanpa pandang bulu dengan lebih efektif seraya tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

3. APBN dan Kebijakan Fiskal.

PD mengetahui terjadi permasalahan cukup serius dalam APBN kita. Oleh karena itu, perlu segera dicarikan solusinya secara rasional dan feasible. Perlu pula dijelaskan kepada rakyat secara transparan agar rakyat tahu duduk permasalahannya. Dari mana menutup defisit itu, apakah dengan menambah utang baru atau pengurangan anggaran untuk pos-pos tertentu.

4. RUU Tax Amnesty.

Sesungguhnya tujuan pemerintah mengajukan RUU Tax Amnesty itu baik dan juga berlaku di beberapa negara. PD mencatat substansi undang-undang itu harus tepat dan implementasinya baik. Diperlukan tiga pilar utama yang harus ada didalamnya, pertama manfaat ekonomi (economic benefit-nya) harus nyata, menjamin adanya keadilan sosial (social justice), dan sistem tata kelolanya yang baik (good governance).

5. KPK & Pemberantasan Korupsi.

Partai Demokrat berpandangan bahwa pemberantasan korupsi tetaplah menjadi prioritas, serius dan harus dilakukan secara tegas sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kita ingin tidak hanya KPK saja yang harus tetap kuat dan efektif, tetapi juga semua aparat penegak hukum, misalnya kepolisian dan juga kejaksaan. Oleh karena itu, desain dan kandungan suatu undang-undang yang membuat KPK tak independen dan lemah tidak boleh terjadi.

6. Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan.

Partai Demokrat mencatat terjadi kelesuan ekonomi dan pertumbuhan yang menurun belakangan ini, oleh karena itu segeralah upayakan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak, cegah PHK dan bertambahnya pengangguran. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan kebijakan pajak yang tepat bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan ini.

7. Kedaulatan Partai Politik.

Partai Demokrat telah mencatat bahwa Partai Politik itu pilar demokrasi. Oleh karena itu, semua harus menghormati kedaulatan partai termasuk kekuasaan sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pastikanlah agar supremasi hukum yang utama, bukan supremasi politik. Hukumlah Panglima, bukan politik.

8. Sepakbola dan PSSI.

Pascadibekukannya aktivitas PSSI dalam mengelola sepakbola di Indonesia, FIFA menjatuhkan sanksi kepada sepakbola Indonesia yang tidak boleh beraktivitas di dunia internasional; timnas Indonesia tidak boleh main di luar negeri, sebaliknya timnas negara lain tidak boleh main di Indonesia. Indonesia dipermalukan di dunia, rakyat dirugikan. Masalah ini sudah terlalu lama terjadi dan berlarut-larut tanpa kepastian, oleh karena itu diperlukan penyelesaian segera. Timnas kita dapat beraksi lagi di lapangan hijau.

9. Pegawai dan Guru Honorer.

PD dapat memahami problematika yang dihadapi pemerintah terhadap permasalahan status pegawai dan guru honorer yang belum bisa diangkat menjadi PNS. Namun agar masyarakat tidak gelisah dan mendapatkan jaminan kepastian akan masa depannya, perlu ada solusi dan kebijakan yang terang dan pasti serta dijelaskan kepada publik dan kemudian jalankan secara konsisten.

10. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah.

PD mencatat dan melihat sejumlah kebijakan dan langkah pemerintah yang tidak sinergis, diantaranya tentang penggunaan anggaran negara yang kurang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu dijaga governance dan akuntabilitasnya agar tidak membuka ruang untuk penyimpangan dan korupsi.

http://m.merdeka.com/politik/ini-10-...emerintah.html