Jakarta - Dukungan calon gubernur Basuki Tjahja Purnama melalui jalur independen terus berdatangan. Kali ini ratusan pengacara siap pasang badan mengawal proses pemilihan kepala Daerah DKI Jakarta agar jauh dari praktik kotor.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Otto Hasibuan, mengatakan selama ini proses kriminalasi terhadap calon kepada daerah sering terjadi.

"Kita prihatin di setiap pilkada sering calon yang terlihat baik dan menonjol kerap jadi korban pratik kriminalisasi sehingga yang bersangkutan tidak bisa maju sebagai calon kepala daerah," ujar Otto dalam keteranganya kepada wartawan, Jumat (18/3/2016).

Untuk mencegah kriminalisasi kata Otto aparat penegak hukum harus bersifat netral. Bahkan dirinya bersama ratusan pengacara lain siap memasang badan terkait usaha kriminalisasi terhadap pria yang akrab disapa Ahok.

"Ada ratusan advokat yang siap bela Ahok jika di kriminalisasi salah satunya kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Kita ingin proses pilkada berjalan demokratis jangan ada penjegalan lewat jalur hukum," tuturnya.

Menurutnya KPK harus tegas dalam proses penyidikan Ahok. Lembaga pemberantasan korupsi tersebut jangan mau ditekan-tekan oleh pihak manapun.

"Kalau kasusnya tidak ada bukti segera tutup. Sehingga proses pemilihan kepala daerah bisa berjalan demokrasi," paparnya.

Otto mengatakan penambahan syarat calon kepala daerah perseorangan oleh partai politik adalah upaya penjegalan. Terlebih hal itu dapat membuat stigma negatif masyarakat kepada partai politik.

"Jika ada Parpol yang berupaya melakukan penjegalan niscaya mereka akan semakin tidak dipercaya rakyat. Parpol seharusnya belajar kenapa rakyat mulai tidak mempercayai bukan malah membuat langkah yang menjauh dari rakyat," pungkasnya.