JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, pihak taksi atau mobil rental yang bisa disewa dengan menggunakan aplikasi online harus mengurus perizinannya serta membayar pajak.

Jika tidak seperti itu, perusahaan taksi resmi yang membayar pajak pasti merasa dianaktirikan.

"Yang punya mobil mesti bayar pajak kan, baru namanya adil. Kalau enggak, kasihan dong, pengusaha bikin PT taksi terus harus bayar pegawai, bayar pajak penghasilan, sedangkan taksi-taksi yang ini (yang berbasis aplikasi online) malah enggak bayar pajak penghasilan," ujar Ahok, sapaan Basuki, di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Selasa (15/3/2016).

Menurut dia, wajar saja jika taksi berbasis aplikasi memiliki tarif yang lebih murah karena mereka memang tidak membayar pajak. Dia khawatir hal ini membuat perusahaan taksi yang memenuhi perizinan menjadi bangkrut. (Baca: Jokowi Ingin Ada Jalan Tengah soal Polemik Taksi "Online")

Dia tidak ingin pada akhirnya di Jakarta dipenuhi oleh taksi-taksi tidak berizin seperti Uber atau GrabCar.

"Nanti kalau bangkrut semua enggak ada taksi yang bener gimana? Masa kita mau 'piara' taksi enggak bayar pajak? Enggak bisa juga," kata Ahok.

http://megapolitan.kompas.com/read/2....Taksi.Online.

kirain angkutan umum dpt subsidi,, gak taunya malah harus bayar pajak ya