Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menegaskan yang lantang dengan kasus dugaan korupsi di RS Sumber Waras bukan hanya Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Seperti diketahui, banyak pihak yang menuding Basaria melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan mengeluarkan pernyataan kasus Sumber Waras sulit ditingkatkan menjadi penyidikan.

"Itu tidak benar, berlima kompak sepakat semua usut tidak ada perbedaan pendapat antara pimpinan," ujar Agus saat konferensi pers di KPK, Jakarta, Kamis (10/3).

Agus menjelaskan sudah ada 33 orang yang dipanggil dalam kasus ini. Namun KPK belum menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan kasus Sumber Waras hingga kini KPK masih terus mempelajari kasus tersebut. Dia mengingatkan untuk menaikkan tingkat sebuah kasus dari penyelidikan ke penyidikan butuh dua alat bukti yang cukup.

"Tidak semudah yang kita bayangkan karena harus ada dua alat bukti dulu. Selama itu (dua alat bukti) enggak ada kita enggak akan naikkan," tandas Basaria, di Gedung KPK, Senin (29/2).

Penyataan itu pun mendapat tanggapan. Staf Ahli Presiden bidang Bencana Alam di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief mengkritisi pernyataan Basaria Panjaitan yang mengatakan tidak ada unsur Tindak Pidana Korupsi dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Melalui akun Twitter pribadinya @AndiArief_AA, Andri menyindir Basaria seakan pasang badan untuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menurutnya terlibat dalam kasus tersebut.

"Basaria komisioner pasang badan atas sebuah kasus. Di dalam tahap penyelidikan pun harusnya dilarang, apalagi penyidikan. Ini pertama kali," cuit @AndiArief_AA, Selasa (1/3) seperti dikutip merdeka.com.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Haji Lulung mengatakan, sebagai Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan harusnya memberikan keterangan jelas terkait ucapannya yang menyebut tidak ada unsur korupsi dalam pengadaan RS Sumber Waras. Pernyataan pimpinan KPK dari unsur polisi itu harus secara kolektif kolegia dan jangan pernyataan pribadi.

"Harusnya jangan pernyataan pribadi, sedangkan kami pada waktu ke sana dikatakan belum tahap penyelidikan baru penyidikan," kata Haji Lulung saat dihubungi, Rabu (2/3).

Lebih lanjut, ia mempertanyakan maksud Basaria mengeluarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, warga Jakarta sudah cukup pintar untuk mengetahui kasus pengadaan lahan RS Sumber Waras.

http://m.merdeka.com/peristiwa/ketua...ber-waras.html