JAKARTA – Panitia Khusus Hak Angket Pelindo II dipimpin Rieke Diah Pitaloka menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (10/3). Rieke menegaskan, mereka memberikan dukungan kepada KPK untuk tidak hanya membongkar kasus korupsi terkait pengadaan barang saja di Pelindo II.

Namun, politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, KPK harus mengusut berbagai persoalan yang ada di perusahaan plat merah yang pernah dipimpin Richard Joost Lino itu.

Yakni, kata Rieke, soal perpanjangan kontrak Jakarta Internasional Container Terminal, dan Terminal Peti Kemas Koja, serta pembangunan Pelabuhan Kalibaru atau biasa disebut New Tanjung Priok. Sebab, ia menambahkan, pendanaan proyek-proyek itu cukup besar.

“Jadi ini termasuk angka yang cukup besar dan mudah-mudahan kita bisa bekerjasama,” kata Rieke di markas KPK, Kamis (10/3).

Dia menjelaskan, pansus tidak bermaksud mengintervensi KPK. Tapi, pansus berupaya memberikan dukungan karena ini merupakan perjuangan bersama dalam memberantas korupsi. “Kami sangat berharap bersinergi sehingga nanti JICT bisa menjadi milik Indonesia,” ujar Rieke.

Ketua KPK Agus Rahardjo Agus Rahardjo menegaskan pihaknya akan mempelajari semua masukan pansus. Dia berharap, masukan dan data yang diberikan bisa menambah informasi terkait apa yang sudah dikerjakan KPK.

“Ya kami pelajari dulu dong berkasnya. Jadi kami lakukan penyelidikan dulu, kemudian nanti kalau memang proper, kalau ada alat buktinya nanti digabungkan dengan penyidikan yang sudah berjalan,” ujar Agus.

Dhani Irawan - detikNews
KPK akan Buka Penyelidikan 3 Kasus Terkait Pelindo II

Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo menerima sejumlah dokumen kasus dari Pansus Pelindo II. Dokumen yang diterima itu terkait Jakarta International Container Terminal (JICT), terminal peti kemas (TPK) Koja, dan Pelabuhan New Priok (Kalibaru).

"Baru saja menerima dokumen beberapa kasus yaitu JICT, Koja, dan Kalibaru. Nanti akan dipelajari, mudah-mudahan bisa yang sekarang ditangani KPK," kata Agus usai menerima Pansus Pelindo II di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (10/3/2016).

Agus menegaskan KPK akan mempelajari dokumen-dokumen itu terlebih dahulu. Apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, Agus mengatakan akan menggabungkannya dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan 3 Quay Container Crane (QCC) di tahun 2010 dengan tersangka RJ Lino.

"Jadi kita lakukan penyelidikan dulu kemudian nanti kalau ada proper memang ada alat buktinya nanti kita akan gabungkan dengan penyidikan yang sedang berjalan," sebut Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pansus Pelindo II Rieke Dyah Pitaloka mendorong KPK untuk tidak hanya mengusut pada kasus pengadaan barang. Ia menyebutkan sejumlah dokumen telah diserahkan timnya kepada KPK.

"Kita mendukung KPK tidak hanya berhenti pada kasus pengadaan barang. Kami mendorong KPK juga masuk ke berbagai persoalan yang ada di Pelindo II yaitu perpanjangan JICT dan Koja yang ini diperpanjang sebelum masa kontraknya habis," ucap Rieke.

"Lalu Kalibaru yang nilainya Rp 46 Triliun dan pendanaannya termasuk global bond senilai 1,6 M USD. Jadi ini angka yang cukup besar dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Tidak mengintervensi KPK tapi kita saling memberikan support dan ini lah adalah perjuangan bersama kami," imbuh Rieke.

Untuk mendukung penyelidikan itu, Rieke mengaku telah menyerahkan sejumlah dokumen. Sebagian data yang diserahkan yaitu audit dari BPK.

"Ya semua dokumen-dokumen itu, nanti ditelusuri oleh KPK dan pansus terus jalan di DPR. Ada yang sebagian dari BPK tapi BPK sekarang juga sedang melakukan audit investigatif," kata Rieke.

http://m.jpnn.com/read/2016/03/10/36...andal-Pelindo-& http://m.detik.com/news/berita/31618...ait-pelindo-ii