Jakarta - Pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), terbagi menjadi tiga fase pembangunan tanggul.

Yakni, Fase A, akan memfokuskan perhatian pada upaya penguatan tanggul laut, memperlambat penurunan muka tanah, mempercepat sanitasi air, dan meningkatkan pompa drainage.

Sedangkan fase B, proyek meliputi pembangunan tanggul luar laut dengan waduk-waduk besar. Adapun di fase C, pembangunan akan menitik beratkan pada upaya konstruksi pelabuhan dan perluasan kawasan ekonomi dengan tanggul laut.

Pada Fase A, penguatan tanggul akan dilakukan disepanjang 32 kilometer (km). Dari panjang tanggul laut tersebut, hanya 8 km yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.

Adapun sisanya dikelola oleh existing developer, seperti PT Kapuk Naga Indah, PT Agung Podomoro Group, Jaya Ancol Developments, Intiland Development dan MKJ; serta pihak pelabuhan yang mana dalam hal ini adalah PT Pelindo II.

Adapun pembiayaan segmen pembangunan bendungan sepanjang 8 km akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian PU dan Pemprov DKI Jakarta masing-masing 50 persen atau sekitar Rp 1,6 triliun yang dibagi menjadi 3 alokasi tahun anggaran, yakni anggaran tahun 2015, 2016 dan 2017. Pembangunan bendungan atau dinding penahan air pada Fase A ini harus diselesaikan dalam tiga tahun karena kebutuhannya yang sudah sangat mendesak.

“Fase A sedang dikerjakan. Sementara Fase B di sebelah barat dan Fase C disebelah timur itu masih perlu banyak studi kajian. Harus dilengkapi dulu dengan beberapa studi kajian sebelum dimulai pembangunannya. Termasuk Amdal. Kalau Fase A sudah ada amdal dan studi kajiannya,” ujar Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati.

Posisi progres pembangunan tanggul laut Fase A, saat ini Detail Engineering Desaign (DED) sedang diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBBWSCC).

“DED diupayakan tahun ini selesai oleh BBWSCC. Nanti DED ini akan kita jadikan acuan bersama. Baik Pemerintah Pusat, Pemprov DKI, swasta maupun BUMD dan BUMN. Nanti dari situ kita akan bagi tugasnya berapa kilometer masing-masing membangun, meninggikan dan menguatkan tanggulnya,” tuturnya.

Sambil menunggu DED rampung, Pemprov DKI terus melakukan perkuatan tanggul yang ada di Jakarta Utara. Seperti di Muara Angke, Muara Karang, Pluit, Luar Batang, Cilincing, Marunda dan Martadinata di bagian Pantai Utara Jakarta.

“Sekarang yang bisa kita lakukan sambil menunggu DED rampung adalah melakukan penguatan tanggul. Karena tanggul eksisting sudah bocor, jadi harus ditambal. Yang tidak kuat, kit alakukan proses penguatan tanggul. Pokoknya kita commited melakukan bagian-bagian kita,” paparnya.

Peninggian tanggul merupakan prioritas bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya banjir rob di kawasan utara Jakarta. Karena di sisi pantai, rata-rata ketinggian air sudah mencapai 2,5 meter. Sedangkan ketinggian tanggul hanya 2,4 meter saja. Sehingga ketika rob datang, maka air laut akan melimpas ke daratan.

Fase A Rampung 2017
Tuty mengungkapkan target pembangunan Tanggul Laut Raksasa Fase A harus rampung pada tahun 2017. Sedangkan untuk Fase B dan C, diprediksikan akan rampung antara tahun 2040 atau 2050.

“Fase A rampung tahun 2017. Seluruh penguatan tanggul harus rampung tahun 2017. Kalau untuk fase B dan C masih sangat lama lah. Keseluruhannya, pembangunan tanggul laut raksasa rampung sekitar 2040-2050,” ujarnya,

Dalam pembangunan tanggul laut ini, ada 11 pihak yang akan terlibat, yang terdiri dari pemerintah pusat, swasta, Pemprov DKI, BUMN dan BUMD. Termasuk juga PT Jakarta Propertindo, PT Pelindo II dan beberapa pengembang swasta diantaranya PT Kapuk Niaga Indah, PT Muara Wisesa, PT Taman Harapan Indah, PT Jaladri, PT MKY, dan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA).

Tuty menjelaskan alasan pengerjaan pembangunan Fase B dan C membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal itu dikarenakan, pembangunan masih memerlkan beberapa studi kajian sebagai kelengkapannya. Ditambah lagi tanggul itu harus dibangun dengan kedalaman sekitar minus 17.

“Ada studi batimeteri, hidrologi, amdal dan studi kajian lainnya. Ini lima atau enam tahun ke depan saja, studi-studi itu belum tentu selesai. Kan targetnya, begitu sudah ada studi kajian sebagai kelengkapannya, maka pembangunan dimulai. Juga kita kaji terus aspek teknis, sosial ekonomi, business carenya juga. Semuanya lah,” terangnya.

Untuk anggaran pengerjaan fase A khususnya bagian Pemprov DKI, Tuty memaparkan tahun lalu pihaknya sempat mengalokasikan anggaran Rp 1 triliun. Ternyata Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, sebelum dipecah menjadi dua, belum siap membangun dengan anggaran sebesar itu.

Kemudian tahun 2014, dianggarkan kembali sebesar Rp 200 miliar dan tahun depan direncanakan akan diusulkan anggaran hingga Rp 300 miliar.

“Iya anggaran ini untuk tanggul di Fase A. yang Fase A itu benar-benar hanya penguatan dan peninggian tanggul laut yang eksisting dulu yang kita kerjakan,” tegasnya.

Dengan rampungnya Fase A, maka wilayah Utara Jakarta akan aman dari ancaman banjir rob. Tidak hanya itu, Pemprov DKI mempunyai bendungan air yang dapat digunakan sebagai air baku untuk pengolahan air bersih.

Lenny Tristia Tambun