Jakarta- Basuki T Purnama (Ahok) tengah dilanda dilema hebat untuk menentukan langkahnya maju dalam Pilgub DKI 2017. Apakah Ahok akan maju independen ataukah 'mengkhianati' relawan Teman Ahok yang sudah mengumpulkan ratusan ribu KTP untuk menjadi kendaraannya?

"Kalau independen ini mungkin dia akan jauh lebih konsisten, kan dari awal dia ingin tidak ketergantungan dengan partai. Kalau partai takutnya disetir lagi kayak dulu," ujar Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, saat dihubungi, Jumat (26/2/2016).

Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta ini mengungkapkan memang ada positif dan negatifnya maju secara independen atau lewat partai. Apabila lewat jalur independen maka Ahok bisa merdeka mengambil keputusan tanpa merasa terbelenggu apalagi utang budi setelah menang. Namun dari segi kampanye, tentu saja sang calon gubernur harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

"Kalau dari partai ya sudah tahu lah, kelebihannya akan dimudahkan dan biaya pertarungan lebih dimudahkan. Posisi Ahok sekarang dibutuhkan oleh parpol, dalam hal ini PDIP. Simbiosis mutualisme bisa dengan Ahok, tapi jeleknya nanti harus ada beberapa hal yang harus dikolaborasi dengan partai," urainya.

Selain itu, jika Ahok maju dengan cara independen maka dirinya memiliki sejumlah alternatif calon pendampingnya. Tidak terpaku pada Djarot Saiful Hidayat yang notabenenya berasal dari PDIP dan saat ini menjadi Wagub DKI Jakarta.

Gun Gun khawatir jika Ahok maju lewat partai, ia tak bisa lagi membuat atau mengambil keputusan secara mandiri karena ada campur tangan pihak ketiga. Sehingga, Gun Gun meminta agar Ahok mempertimbangkan langkahnya secara matang sebelum membuat keputusan.

"Ahok harus segera deklarasi beri kepastian, maksimal Maret atau April," tutup Gun Gun.

Dalam beberapa kesempatan, Ahok memang seperti memberi isyarat untuk maju bersama PDIP. Dimulai dari Ahok yang ingin duet dengan Djarot dalam Pilgub DKI. Meski sebelumnya sempat melempar wacana akan menggaet PNS sebagai cawagubnya di Pilgub DKI 2017, seperti Deputi Gubernur DKI Ozwar Muazim Mungkasa, Kepala BPKAD Heru Budi Hartono, mantan Deputi Gubernur Sarwo Handayani dan Sekda DKI Saefullah.

"PDIP sudah oke dengan Pak Djarot, sudah setujulah. Cuma kan sekarang kita juga tidak pengin Teman Ahok ini kecewa. Kita harap Teman-teman Ahok juga orang-orang yang semangat mentransformasi negara kan. Teman Ahok juga sudah baik," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/2).

Seolah tak mau mengecewakan Teman Ahok begitu saja, Ahok pun menegaskan dirinya bersedia maju independen apabila berhasil terkumpul 1 juta KTP. Tak hanya itu, Teman Ahok juga harus memastikan KTP yang terkumpul terverifikasi dengan baik.

Lagi-lagi keputusan berada di tangan Ahok. Lewat jalur parpol, Ahok sudah dibentangkan karpet merah oleh PDIP. Memiliki 28 kursi di DPRD DKI, PDIP jadi satu-satunya parpol yang bisa mengusung cagub-cawagub sendiri di Pilgub DKI 2017.

Namun apabila saat ini lewat jalur independen, Ahok juga sudah dibentangkan karpet merah yang terbuat dari 730 ribu lebih KTP dukungan yang dikumpulkan Teman Ahok. Jumlah KTP yang terkumpul itu sudah jauh melebihi syarat yang ditentukan untuk bisa maju di Pilgub DKI 2017, yang diperkirakan sekitar 525 ribu KTP (asumsi 7,5% dari 7 juta pemilih di Jakarta).

Ahok juga bisa menjadi inspirasi bagi para calon kepala daerah lain yang hendak maju independen. Mengingat syarat untuk menjadi DKI-1 lebih berat ketimbang daerah-daerah lainnya. Di mana disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, pemenang pilkada harus meraih 25 persen plus 1 suara. Khusus untuk Pilkada DKI Jakarta, berdasarkan UU Ibukota Negara yang telah disahkan DPR syaratnya lebih berat lagi, yakni pemenang pilkada harus mendulang 50 persen plus 1 suara.