Seluruh Ex Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang berada di penampungan sementara milik Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berhasil direunifikasi ke keluarga. Total yang direunifikasi sebanyak 1.029 orang yang secara bertahap dijemput oleh keluarga mereka. Sebelumnya mereka berada di Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 2, Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1, Cipayung, dan Asrama Haji Pondok Gede.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Masrokhan mengatakan pada Senin (22/2), upaya ini merupakan percepatan yang dilakukan olehnya agar para Ex Gafatar ini bisa bertemu kepada keluarga. Sehingga mereka bisa menjalani kehidupan yang normatif.



"Seratus persen para Ex Gafatar yang ada di kami sudah kembali kepada keluarga. Di wilayah Jakarta Pusat ada 42 orang, Jakarta Utara 71 orang, Jakarta Barat 115 orang, Jakarta Selatan 215 orang, Jakarta Timur, 155 orang, dan daerah lainnya 427 orang," tandas Masrokhan.



Untuk yang daerah lain, katanya, merupakan Ex Gafatar yang ber-KTP Jakarta namun dibawa oleh keluarganya yang berada di Bodetabek. Karena setelah pihaknya mengontak nomor keluarganya, ternyata mereka ada yang tinggal di Bekasi, Depok, dan lainnya.

"Upaya ini kami mulai lakukan dengan mendata para Ex Gafatar itu. Dari mana asal mereka melalui KTP dan kontak-kontak yang bisa dihubungi. Kemudian kami membagi data mereka perwilayah di DKI Jakarta untuk ditelusuri keberadaan keluarga mereka," terang Masrokhan.



Untuk menulusuri keberadaan keluarga, pihaknya mengerahkan petugas yang ada di setiap kecamatan. "Kami ada Kepala Dinas Sosial Kecamatan (KDSK) yang menelusuri langsung keberadaan keluarga mereka. Petugas kami melakukan upaya persuasif dan edukatif kepada keluarga agar mereka mau menerima dan menjemput sanak keluarga yang ada di penampungan sementara," tukas Masrokhan.

Dengan upaya yang dilakukan itu, katanya, akhirnya pihak keluarga mau menjemput mereka. Pihaknya juga memberi tenggat waktu terakhir untuk penjemputan para Ex Gafatar. Sehingga pada Sabtu-Minggu kemarin (20-21/2) banyak keluarga yang menjemput. Meskipun begitu, pada hari-hari sebelumnya sudah ada pihak keluarga yang melakukan penjemputan.



"Kami juga sudah mendorong Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk dibantu terkait permasalahan kependudukan. Juga kami menjamin untuk membantu kesehatan mereka karena sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan," ujar Masrokhan.



Selain itu, pihaknya berharap, karena ini permasalahan ideologi, maka untuk pihak yang berkepentingan di sana agar melakukan monitoring. Manakala hal-hal yang bisa mengganggu keamanan negara, sehingga bisa melakukan deteksi dini. (Oby)