Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah menyambangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mengadu soal rencana penertiban kawasan Kalijodo, sejumlah warga mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

Namun sayang, perjalanan mereka ke DPRD DKI harus berakhir sia-sia lantaran tak ada anggota atau pimpinan DPRD yang menyempatkan untuk menemui mereka.

Perwakilan warga tiba di gedung DPRD DKI sekitar pukul 12.30 WIB. Mereka mendatangi gedung lama dan gedung baru DPRD Jakarta. Namun di dua gedung DPRD ini, mereka gagal menemui satupun anggota dewan.

"Saya bertemu wakil rakyat untuk menjelaskan secara tuntas agar tak ada tumpang tindih," kata salah satu warga Kalijodo Abdul Aziz alias Daeng Aziz di gedung DPRD DKI, Senin (15/2).

Sempat menunggu cukup lama di Gedung DPRD, namun tak satupun anggota DPRD yang bersedia menemui mereka. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi dari DPRD DKI.

Namun sebelum pergi, Daeng Aziz sempat menggunakan telepon selulernya untuk berbicara dengan seseorang. Dengan nada santai, dalam perbincangan tersebut, Aziz sempat menyebut nama Haji Lulung alias Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

"Mana Haji Lulung? Ini semua harus dipayungi terus," kata Aziz.

Tak lama kemudian Aziz pun menutup ponselnya tersebut dan langsung pergi meninggalkan DPRD DKI warga yang lain.
Lihat juga:Warga Kalijodo: Kami Dianggap Anak Haram oleh Ahok

Pemerintah DKI Jakarta berencana menertibkan kawasan Kalijodo. Daerah bantaran sungai yang jadi kawasan pramuriaan itu akan dijadikan taman. Sesuai peruntukannya, kawasan tersebut masuk dalam jalur hijau.

Namun rencana ini ditentang oleh Daeng Aziz dan sejumlah warga yang lain. Menurut mereka, warga lebih dulu menempati kawasan itu sebelum penetapan jalur status jalur hijau.

Pembongkaran Kalijodo sendiri masih menunggu proses normalisasi di dekat Waduk Pluit karena masuk dalam program normalisasi bantaran sungai.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menargetkan Kalijodo sudah bisa ditertibkan sebelum penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (OKI) Dunia yang akan diadakan awal Maret 2016 ini.

"Kami sedang melihat apakah bisa sebelum OKI atau sesudah, saya inginnya sebelum jadi (KTT), bulan ini harus sudah beres," katanya.

Pemprov DKI menyediakan rumah susun bagi warga Kalijodo yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Diperkirakan ada sekitar 200 kepala keluarga yang nantinya membutuhkan tempat tinggal baru di rusun. Total saat ini ada sekitar 600 KK di kawasan pramuriaan itu. Namun tidak semuanya memiliki tempat tinggal di Kalijodo.

Selain tawaran pindah ke rumah susun, warga juga diberi pilihan untuk kembali ke daerah asalnya jika memang tak punya KTP Jakarta. Bagi yang ingin kembali ke kampung halamannya, Pemprov DKI Jakarta siap membantu mereka pulang sampai ke rumah. (sur)

http://www.cnnindonesia.com/nasional...i-haji-lulung/