alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Beberapa Aturan dalam Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/56bf3e17c0cb17c9498b456b/beberapa-aturan-dalam-reklamasi-di-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil

Beberapa Aturan dalam Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

MANGROVEMAGZ. Hai, Magzrover! Kata “reklamasi” selalu diidentikkan sebagai kegiatan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Padahal reklamasi memiliki peranan yang vital bagi keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Setidaknya, inilah yang tersirat dalam Bimbingan Teknis Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (2/7/15) di Semarang. Berikut ini saya sampaikan beberapa poinnya. Selamat mencermati.

Perpres No. 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Berikut merupakan beberapa tujuan perlu dilakukannya reklamasi, diantaranya:
1. Sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan lahan dalam pengembangan kawasan industri dan pembangunan.
2. Sebagai upaya pengadaan lahan yang berfungsi untuk perlindungan dari bencana pesisir, seperti green belt (pelindung pantai).
3. Sebagai sebuah usaha memperbaiki wilayah pesisir akibat abrasi.
4. Sebagai upaya perlindungan dataran rendah di pesisir.
5. Sebagai upaya menambah persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sebelumnya, peraturan reklamasi yang sudah diterbitkan meliputi:
- PP 78 Tahun 2010 mengatur Reklamasi Pasca Tambang.
- PERMENHUB No. 52 Tahun 2011 mengatur Reklamasi di Wilayah Pelabuhan.
- PERMEN – PU No. 40 Tahun 2007 mengatur Tata Ruang Kawasan Reklamasi.
- PERMENHUT No. 4 Tahun 2011 mengatur Reklamasi Dalam Rangka Rehabilitasi Kawasan Hutan.
- PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2008 mengatur Perencanaan Kawasan Perkotaan
- KEPRES 52 Tahun 1995 mengenai Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Namun peraturan yang telah diterbitkan tersebut masih bersifat sektoral, sehingga diperlukan Peraturan Perundangan yang mengatur secara komprehensif mengenai reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu Perpres RI No. 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perpres tersebut merupakan turunan dari UU No. 27 Tahun 2007.

Tujuan dibentuknya Perpres RI No. 122 Tahun 2012 mengenai Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diantaranya:
(a) Memayungi semua sektor dalam reklamasi sebagai wujud Pengelolaan Pesisir Terpadu.
(b) Melindungi lingkungan pesisir dari dampak negatif reklamasi.
(c) Menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat terkena dampak reklamasi.
(d) Meningkatkan manfaat sumberdaya pesisir dan lautan.

Perlu diingat, pada Perpres RI No. 122 Tahun 2012 mengecualikan kegiatan reklamasi pada beberapa tempat, seperti:
(a) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus.
(b) Lokasi pertambangan minyak, gas bumi, dan panas bumi.
(c) Kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan.
(d) Kegiatan reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.

Diharapkan dengan terbentuknya Perpres RI No. 122 Tahun 2012 seluruh kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat meningkatkan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pelaksanaannya mengacu pada persyaratan teknis seperti pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

Metode dan Teknik Reklamasi Berwawasan Lingkungan
Tak sembarang pemohon dalam pengajuan kegiatan reklamasi dapat dengan mudah disetujui oleh pemerintah. Hal ini tentu saja tidak hanya terkait dalam penentuan lokasi dan perizinan saja.

Sebagaimana tertuang dalam Perpres RI No. 122 Tahun 2012 Pasal 4 Ayat (3) menjelaskan mengenai penentuan lokasi dan reklamasi sumber material reklamasi.

Pasal 4 Ayat (2) menambahkan bahwa di setiap kegiatan reklamasi wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi.

Dalam pelaksanaan pembangunan fisik harus memperhatikan metode pelaksanaan dengan benar, kontrol waktu pelaksanaan pembangunan, kontrol kualitas dan kuantitas pekerjaan, kontrol aspek teknik pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

Selanjutnya, pada tahap studi dan perencanaan, minimal harus mempertimbangkan aspek yang terkait lingkungan meliputi perubahan pola arus dan sedimentasi (sedimentasi dan erosi), metode pelaksanaan yang tidak mencemari lingkungan, tidak mengakibatkan banjir atau genangan air dan ada RKL/UPL serta AMDAL. Metode dan teknik reklamasi yang digunakan haruslah berwawasan lingkungan.

Saat ini, kegiatan reklamasi di Indonesia mengacu pada Perpres RI No. 122 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan reklamasi dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, dan/atau drainase.

Dalam Pasal 23 dijelaskan bahwa pengurugan dapat dilakukan dengan cara:
(a) Pembangunan tanggul mengelilingi daerah yang akan direklamsi.
(b) Penebaran material reklamasi dilaksanakan lapis demi lapis melalui penimbunan material dari daratan dan/atau pemompaan secara hidrolis (hydraulic fill) material dari perairan.
(c) Perataan lahan reklamasi.
(d) Pematangan lahan melalui pemasangan peralatan pengeringan vertikal (vertikal drain) dan pemadatan lahan.
(e) Penimbunan tanah lapisan terakhir (finishing).

Selanjutnya Pasal 24 menjelaskan bahwa pengeringan dapat dilakukan dengan cara:
(a) Pembangunan tanggul kedap air mengelilingi daerah yang akan direklamasi.
(b) Pemompaan air dilaksanakan pada lahan yang direklamasi.
(c) Perbaikan tanah dasar melalui penimbunan dan pemadatan tanah.
(d) Pembuatan jaringan drainase dan/atau pompanisasi melingkari lahan reklamasi.

Berikutnya, drainase yang diatur dalam Pasal 24 dapat dilakukan dengan cara membuat sistem pengaliran air dengan atau tanpa pintu-pintu pengatur dan elevasi muka tanah masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut.

Metode reklamasi ada 2 (dua) macam, yaitu metode dengan tanggul sementara keliling dan metode tanggul permanen turap.

Prof. Dr. Ir. Herman Wahyudi menjelaskan terkait metode dan teknik reklamasi yang dilakukan berfungsi agar material yang sudah ditimbun tidak amblas, longsor, serta hancur terbawa arus, dan gelombang.

Lokasi sumber material yang digunakan untuk menimbun reklamasi memiliki material tertentu dimana material pasir lebih dominan, lempung dan lanaunya sedikit serta material harus padat. Metode yang diterapkannya pun bertahap baik secara horizontal maupun vertikal.

Selanjutnya, penggunaan soil instrument monitoring berfungsi untuk mengontrol penurunan tanah, dan pendeteksian alat-alat yang ditanam. Sumber material yang digunakan reklamasi harus memiliki kualitas dan kuantitas yang bagus sehingga hasilnya pun bagus.

Pahami Aturan Sebelum Reklamasi
Dalam melaksanakan kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat perizinan yang harus dilewati oleh pemohon yaitu mencakup izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan.

Sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) Perpres RI No. 122 Tahun 2012, penentuan lokasi reklamasi mencakup lokasi reklamasi dan lokasi sumber material. Lokasi reklamasi harus sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.

Selanjutnya lokasi sumber material reklamasi wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi. Pengambilan sumber material pun tak sembarang sumber didapat.

Berikut merupakan larangan pengambilan sumber material reklamasi, diantaranya bersumber dari:
(a) Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).
(b) Kawasan konservasi perairan dan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
(c) Pulau kecil dengan luas kurang dari 100 ha.
(d) Kawasan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun.
(e) Pengambilan material reklamasi di pulau-pulau kecil paling banyak 10% dari luas pulau tersebut.

Tak hanya disitu saja, dalam pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan tiga hal, yaitu:
(1) Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
(2) Keseimbangan antara pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
(3) Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

Dalam peningkatan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat mengacu pada Pasal 30 Ayat (2) PERMEN KP No. 17 Tahun 2013 Jo. PERMEN KP No. Tahun 2014 yang mencakup:
(a) Memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai.
(b) Mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan.
(c) Memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.
(d) Merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi.
(e) Memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak.

Pro dan kontra mengenai reklamasi sampai dengan saat ini memang masih terus berlanjut. Untuk itulah, diharapkan dengan adanya aturan yang berlaku di dalam peraturan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat meminimumkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi dan membawa dampak positif semaksimal mungkin bagi keberlanjutan penghidupan dan kehidupan masyarakat serta terjaganya keseimbangan lingkungan sekitar lokasi reklamasi.

Sumber : mangrovemagz.com
Urutan Terlama
Minyak dolo bray, panjang amat -_-
yang penting gak merugikan banyak pihak seperti alam, masyarakat dan tumbuhan sekitar
Ane taunya deklamasi emoticon-Cape d...
Bagaimana jika proyek reklamasi lebih menguntungkan pengembang properti daripada nelayan di pesisir pantai?

Bagaimana jadinya proyek yang tidak jelas AMDAL dan perizinannya tiba-tiba muncul pulau-pulau reklamasi?

Bagaimana jadinya apabila para nelayan menolak dan menuntut ke pengadilan, malah dianggap tidak menerima kemajuan dan hanya sampah masyarakat?

Bagaimana jadinya jika gubernur suatu daerah ngebet reklamasi, mempersilakan nelayan berdemonstrasi, tapi malah membiarkan reklamasi terus berlangsung tanpa transparansi?

Bagaimana jadinya jika pantai-pantai di seluruh Indonesia menjadi privat, hanya orang-orang yang mampu bayar yang boleh berkunjung?

Bagaimana nasib jargon-jargon politis: "Negeri Maritim", "Tol Laut", atau "Stop Punggungi Laut". Ingkar?
di negeri ini undang" aja bisa dibeli... emoticon-Wakaka
perubahan ekosistem yang biasanya cenderung merusak kalo ada reklamasi emoticon-Ngacir
tapi skedar info gan, reklamasi = proyek = uang


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di