Jakarta - Istana memberi penjelasan soal apa yang disampaikan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kritik. Tidak pernah Presiden Jokowi bersikap antikritik, apalagi atas yang disampaikan SBY.

"Presiden itu sebenarnya tidak immun terhadap kritik ya. Presiden Jokowi itu selalu ingin mendengar. Bahkan seringkali disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi ya, ngecek langsung ke lapangan, laporan dari pembantunya, menterinya misalnya, beliau ngecek langsung, itu selalu disampaikan pada publik, termasuk kritik-kritik yang disampaikan oleh masyarakat," jelas juru bicara presiden, Johan Budi, Selasa (9/2/2016).

Menurut Johan, apalagi kritik dan masukan yang disampaikan SBY. "Apalagi dari Pak SBY pasti didengar oleh presiden. Bahwa ada orang istana yang tidak suka, saya tidak tahu. Tapi saya yakin yang dimaksud Pak SBY bukan pada Presiden Jokowi," urai dia.

Johan menegaskan, bila Presiden Jokowi terbuka atas kritik dan masukan. Untuk menerima kritikan bahkan Presiden Jokowi bertemu langsung dengan publik.

"Dalam rangka untuk mengecek apakah kebijakan di tingkat pusat itu memang sampai, sesuai nggak dengan laporan pembantunya atau menteri-menterinya," tutur Johan.

Hal senada juga disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Presiden Jokowi terbuka akan kritik.

"Kami terbuka dengan kritik, tiap hari kami juga dikritik faktanya seperti itu. Tidak ada pemerintah yang menolak kritik. Itu kan masukan jadi siapapun bisa ajukan kritik terhadap pemerintah," terangnya.

Tidak pernah Istana menekan siapapun yang mengritik. "Dengan cara seperti apa kami menekan? Kritik kan untuk mengingatkan kita supaya tetap lurus," tutupnya.

Di Depan Bos Media, Jokowi Bacakan Judul Berita yang Ganggu Masyarakat

Lombok - Presiden Joko Widodo menghadiri acara puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Di hadapan para pemimpin media dan insan pers, Jokowi membacakan sejumlah judul berita yang dianggapnya mengganggu.

Di awal sambutannya, Jokowi mengatakan media seharusnya ikut membangun rasa optimisme masyarakat lewat pemberitaan. Bukan malah membuat masyarakat menjadi pesimis.

Baca juga: Jokowi: Pers Harus Membangun Optimisme Rakyat, Jangan Bikin Pesimis

"Saya akan berikan contoh, berita-berita seperti ini yang menurut saya mengganggu masyarakat. Kalau saya ndak, saya ndak pernah terganggu," kata Jokowi di Pantai Kuta, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/2/2016).

Hadir dalam acara itu Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono dan para pemimpin media, seperti Surya Paloh, Hary Tanoe Soedibyo, Karni Ilyas, Dahlan Iskan dan James Riady.

Judul berita pertama yang dibacakan Jokowi yakni tentang prediksi masa depan Indonesia. "Bayangkan, ada berita 'Indonesia Diprediksi Akan Hancur'.Coba bayangkan?" kata Jokowi.

Ada lagi judul berita tentang pesimisme pencapaian target petumbuhan ekonomi. "Ada judul, 'Semua Pesimis Target Pertumbuhan Ekonomi Tercapai'. Di situ ada kata-kata pesimisnya," kata Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi kembali membacakan judul berita yang dinilainya bernada pesimisme lain. "Ini saya judulnya saja yang saya bacakan, 'Pemerintah Gagal, Aksi Teror Tak Akan Habis Sampai Kiamat Pun'," kata Jokowi.

"Kemudian ada lagi, 'Kabut Asap Tak Teratasi, Riau Ancam Merdeka'," tambah Jokowi.

Tak cukup itu, Jokowi mengatakan ada judul berita yang lebih seram. "Indonesia Akan Bangkrut, Hancur, Rupiah Akan Tembus Rp 15 Ribu, Jokowi-JK Akan Ambyar," katanya.

"Saya hanya baca saja loh," kata Jokowi santai.

Jokowi mengatakan, jika judul-judul berita seperti itu terus bermunculan, maka tingkat pesimisme rakyat akan timbul. Akibatnya etos kerja dan produktivitas akan menurun.

"Yang muncul adalah hal-hal yang tidak produktif, bukan produktivitas. Padahal itu hanyalah sebuah asumsi, tapi akan sangat mempengaruhi," kata Jokowi.

"Kita tahu, pembentuk karakter, pembentuk mentalitas, moralitas, itu ada di media, ada di pers, akan banyak ada di situ," tambah Jokowi.

"Kalau berita judul seperti itu kita munculkan, yang ada adalah munculnya ketidakpercayaan. Padahal di era persaingan antar negara saat ini, yang kita butuhkan adalah membangun kepercayaan. Uang dari negara lain akan muncul kalau ada trust. Itu, tidak ada yang lain. Kalau tidak ada kepercayaan jangan berharap ada arus uang, arus investasi, modal masuk. Kepercayaan itu yang bisa bangun adalah media, pers. Persepsi muncul, image muncul karena berita," jelas Jokowi.

SBY bicara kereta cepat Jepang, China dan bisnis keluarga pejabat

Merdeka.com - Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut berkomentar soal polemik pembangunan kereta cepat milik China dengan rute Jakarta - Bandung yang sedang digenjot pemerintah. Menurut dia, pemerintah wajib menjelaskan secara transparan tentang proyek itu.

SBY menilai, wajar jika setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menuai pro dan kontra. Khususnya soal kereta cepat, dia meminta pemerintah tak perlu kecil hati jika mendapat kritik tajam dari masyarakat.

"Memang dalam kehidupan demokrasi apapun yang diputuskan oleh pemimpin termasuk kebijakan yang ditetapkan selalu mengundang pro dan kontra, polemik. Jadi menurut saya tidak luar biasa kalau proyek kereta cepat Jakarta - Bandung mengundang polemik dan kontroversi. Pemerintah tidak perlu berkecil hati. Pemerintah harus bersedia mendengarkan, berikan penjelasan segamblang-gamblangnya, rakyat ingin tahu seluk beluk kereta cepat Jakarta Bandung ini," kata SBY melalui sebuah wawancara yang diunggah di Youtube, dikutip merdeka.com, Selasa (9/2).

SBY juga meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan tentang tender proyek kereta cepat yang akhirnya dimenangkan oleh China. Padahal, Jepang sudah lebih dulu mengajukan proyek ini.

Apalagi, SBY mendengar jika pemerintah menolak proyek kereta cepat Jepang karena meminta jaminan. Namun belakangan ini, SBY juga mendapat informasi jika China meminta jaminan sebelum garap proyek kereta cepat itu.

"Diperlukan transparansi akuntabilitas oleh pemerintah. Transparansi dalam arti jelaskan kepada rakyat apa yang menjadi kebijakan dasar siapa yang membangun kereta cepat ini dengan ongkos berapa, katanya negara lain ada yang jauh lebih murah, betulkah? Jelaskan tendernya seperti apa, antara Tiongkok dan Jepang dengan dinamika terakhir ini," jelas SBY.

"Ternyata Tiongkok juga memerlukan jaminan, padahal dulu Jepang minta jaminan pemerintah. Perlu jelaskan, Jepang sahabat kita, Tiongkok sahabat kita," terang SBY.

Dikabarkan, akibat proyeknya ditolak, Jepang sempat marah kepada Indonesia. Sebab, Jepang melihat alasan yang diberikan Indonesia menolak proyek kereta cepat miliknya tidak masuk akal dengan tidak memberikan jaminan apa-apa.

SBY juga bicara isu pejabat yang bermain dalam kereta cepat Jakarta - Bandung ini. Menurut dia, pemerintah perlu jelaskan isu ini. Dia menilai, tak masalah ada keluarga pejabat yang main proyek kereta cepat, asalkan sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku.

"Atau ada kecurigaan keluarga pejabat yang ikut berbisnis, begitu saja menuduh keluarga pejabat berbisnis kereta api ini juga tidak baik, apalagi kalau itu fitnah, tapi pemerintah bisa menjelaskan ada atau tidak ada," kata SBY.

"Sebetulnya tidak dilarang keluarga pejabat menjalankan bisnis, di banyak negara dilakukan. Kalau memang ada keluarga pejabat, jelaskan saja ada, company-nya apa, sepanjang tidak melanggar hukum sesuai dengan UU, negara tidak dirugikan, itu tidak apa-apa," tegas SBY.

http://m.detik.com/news/berita/31377...alagi-dari-sby & http://m.detik.com/news/berita/31376...ggu-masyarakat & http://m.merdeka.com/politik/sby-bic...a-pejabat.html