Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Tim Komunikasi Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo belum mengetahui isi pasti dari draf revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di DPR. Johan mengaku, dirinya tak tahu pasti apakah draf tersebut memperlemah atau memperkuat.

Menurut Johan, publik hanya menilai revisi UU KPK dari pemberitaan yang menyebutkan revisi memperlemah.

"Itu pun yang menyatakan revisi UU KPK itu melemahkan, tidak tahu detil," kata Johan di Kantor Indikator, Jalan Cikini V Nomor 15A, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/2/2016).

Fakta itu didukung dengan hasil survei Indikator yang menyatakan hanya 22,5 persen dari 1.550 responden yang mengetahui adanya revisi UU KPK. Dengan catatan, sebanyak 190 orang atau 54,4 persen dari 22,5 persen yang mengetahui revisi itu menilai revisi melemahkan tapi tidak tahu detil.

"Menurut saya, pemahaman publik itu tidak mutu bahwa revisi UU KPK yang dimaksud itu seperti apa. Kalau ditanya, mana sih draft KPK yang memperlemah dan menguatkan itu, saya kira tidak ada," ujar Johan.

Johan pun menegaskan, sikap Presiden Jokowi terhadap KPK jelas. Yakni memperkuat, bukan malah memperlemah. Jika revisi yang terjadi malah memperlemah, Johan bilang, pemerintah siap menarik diri dari usulan revisi UU KPK.

"Maka itu sikap presiden yang kemaren disampaikan itu bahwa revisi harus memperkuat KPK dan tidak boleh memperlemah pemberantasan korupsi. Jika revisi UU ini dimaksudkan untuk memperlemah KPK, maka pemerintah akan menarik diri," tegas Johan.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...-revisi-uu-kpk

---

Kumpulan Berita Terkait REVISI UU KPK :

- 57 Ribu Orang Teken Petisi Tolak Revisi UU KPK

- Publik Minta Presiden Tidak Revisi UU KPK

- Dewan Pengawas KPK Bakal Jadi Kiamat Kecil Bagi Penegakan Hukum