Metrotvnews.com, Jakarta: Pengurus Partai Golkar diminta jangan ada yang membuat kebijakan sepihak. Setiap kebijakan untuk musyawarah nasional mesti diputuskan dalam rapat.

"Jangan melakukan rapat di luar rapat," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Leo Nababan kepada Metrotvnews.com, Selasa (9/2/2016).

Leo mengatakan, rapat pleno pada Kamis 4 Februari, hanya silaturahim. Tidak ada pembentukan panitia. Penegasan Leo membantah kabar sudah ada ketua steering committee dan ketua organising committee munas.

Menurut Leo, pembentukan panitia harus melalui rapat pleno. Leo berharap semua pengurus Golkar menjaga mekanisme itu dengan baik dan bertanggung jawab.

"Jangan mengajak Ketum (Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie) ke kanan dan ke kiri. Itu akan menjadi bahaya. Jangan buat kesalahan seperti masa lalu. Biarkan Ketum soft landing (mengakhiri jabatan dengan baik)," ujar dia.

Leo mengaku, tidak alergi dengan siapa pun yang menjadi panitia selama pemilihan panitia sesuai mekanisme.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan DPP Golkar dikendalikan pengurus hasil Munas Riau. Salah satu tugas pengurus Golkar adalah menggelar munas paling lambat sebelum Juni.

Sebelumnya, kepengurusan Golkar terbelah kubu Ical dan Agung Laksono. Ketua Tim Transisi Golkar Jusuf Kalla berhasil menyatukan keduanya setelah berseteru sejak akhir 2014.

Pada rapat pleno perdana Kamis, pekan lalu, Ical dan Agung duduk berdampingan. Ical sebagai Ketua Umum dan Agung sebagai Wakil Ketua Umum.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...in-di-belakang

---

Kumpulan Berita Terkait GOLKAR :

- Jelang Munas, Pengurus Golkar Diminta tak 'Main' di Belakang

- Agung Prediksi Hanya 3 Nama yang Menjadi Caketum Golkar

- Masih Ada Potensi Hambatan Jelang Munas X Golkar