Dewan Energi Nasional (DEN) menilai masyarakat mengalami kesalahan persepsi terkait survei yang diberikan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dengan lembaga survei independen. Masyarakat kebanyakan menyetujui survei Batan yang mengizinkan pembangunan PLTN agar tidak mengalami krisis listrik (pemadaman).

“Sebagai contoh, ‎pembangunan PLTN di ‎Bangka Belitung (Babel) empat tahun lalu, warga Babel menyetujui pembangunan nuklir. Persetujuan, karena teknologi PLTN bukan uranium yang sudah komersial, tapi thorium,” ujar anggota DEN Rinaldy Dalimi, ditemui dalam diskusi Energi Kita ‘PLTN Masak Iya’, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu, 10 Januari.

Informasi yang didapat dari Pemda Babel, disebutkan Rinaldy, bahwa pembangunan PLTN di sana menggandeng perusahaan Tiongkok yang membangun PLTN menggunakan thorium. Pihak DEN pun langsung mengecek ke negeri Tirai Bambu, kendati dibantah oleh Pemerintah Tiongkok.

“PLTN uranium dan thorium berbeda jenis. Dampak yang dihasilkan beda. Thorium belum ada di Tiongkok, jadi informasi yang didapatkan Pemda Babel tidak benar, di mana bukan PLTN thorium yang dibangun melainkan uranium,” cetus Rinaldy.

Pada kasus yang terjadi di Babel, lanjut dia, masyarakat tidak berhak menyerang Batan karena telah menyerahkan hasil feasibility studies (FS). “Saya menyatakan bahwa PLTN thorium belum komersial. Bahwa ada penelitian ke sana benar, ada niat beberpa negara buat thorium jadi bahan bakar benar. Tidak benar kalau PLTN thorium sudah ada yang menggunakan. Itu yang jadi permasalahan,” tegas dia.

Meskipun Batan mengklaim PLTN akan membuat tanah subur dan memiliki kualitas tanah unggul, namun seharusnya langkah itu tidak dilakukan, karena semua keputusan haruslah diberikan informasinya secara jelas dan benar kepada masyarakat.

sumber