Reporter : Supriatin | Selasa, 2 Februari 2016 15:11

Merdeka.com - Pemerintah membuka peluang revisi dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) proyek kereta api cepat Bandung- Jakarta. Ini menyusul gelombang kritik bermunculan selepas pemerintah melakukan groundbreaking proyek transportasi berbasis rel tersebut pada medio Januari lalu.

"Kalau ada masukan lagi akan kami buka waktu satu bulan, terhitung sejak 20 Januari. Hal ini karena ramai (kritik publik), makanya dibuka satu bulan (revisi)," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/2).

Kementerian mengeluarkan izin lingkungan untuk proyek kereta cepat pada 20 Januari 2016. Menurut Siti, tak ada persoalan dalam izin lingkungan proyek tersebut.

Namun, itu bukan berarti pihaknya menutup peluang pembenahan dokumen rencana kelola lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL).

"Disitulah makanya keluar izin. Jadi sebetulnya tidak ada persoalan pada izin lingkungannya, kan yang dipersoalkan itu pada izin yang bukan domain saya," katanya.

"Namun, kalau dokumen diperbaiki kan memang setiap saat diperbaiki. kalau teknologinya berkembang nanti ada teknologi yang lebih canggih, maka kami pakai yang lebih canggih."

Berdasarkan sosialisasi amdal pada Desember lalu, dia menambahkan, juga tak ada catatan keberatan masyarakat.

"Sejauh ini saya belum mendapat laporan, yang waktu mereka (PT Kereta Cepat Indonesia China) sosialisasi pada 21, 22, 23 Desember itu tidak ada catatannya. Masyarakat menerima dengan baik."
[yud]

Merdeka.com

Ternyata AMDAL yang dibikin sebelum groundbreaking kemarin belum komprehensif...