Istana Dukung Penuh Menteri Susi Hadapi Yusril



JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa pemerintah akan membantu penuh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam menghadapi tuntutan Yotin Kuarabiab, pemilik Kapal Motor atau Motor Vessel (MV) Silver Sea II.

"Apapun kebijakan yang sudah diambil oleh Bu Susi tentunya pemerintah mendukung sepenuhnya," kata Pramono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Dukungan dari pemerintah, kata Pramono, akan diberikan penuh termasuk jika diperlukan bantuan pengacara. Dia mengaku belum tahu apakah Susi sudah melaporkan tuntutan dari pemilik kapal yang diledakkan itu kepada Presiden Joko Widodo.

"Kebijakan apapun yang diambil selama untuk kepentingan bangsa pasti akan di-support pemerintah," ujarnya.

(Baca: Disomasi Yusril Ihza Mahendra, Ini Jawaban Pihak Menteri Susi)

Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Yotin Kuarabiab, pemilik Kapal Motor atau Motor Vessel (MV) Silver Sea II mengajukan somasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Somasi itu pada intinya menyampaikan bahwa proses pemeriksaan/penyidikan berjalan lambat sehingga mengakibatkan kerugian bagi kliennya, Yotin Kuarabiab, pemilik MV Silver Sea II.

Menurut Yusril, lambatnya proses pemeriksaan tersebut melanggar Pasal 73 B ayat 6 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan).

"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan," demikian kutipan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pihak KKP menjawab somasi itu dan menekankan bahwa proses penanganan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan MV Silver Sea II tidak berjalan lamban sebagaimana yang ditudingkan pihak Yusril.
sumber kompas.com