MEDAN – Warga Kota Medan meminta kepada pemerintah dan aparat kepolisian agar membubarkan Organisasi Kepemudaan (OKP) maupun Organisasi Masyarakat (Ormas) yang sering terlibat bentrok.

Menurut Hatopan Parapat warga Jalan Sekip Medan, bentrokan IPK-PP di Medan sejak Sabtu hingga Minggu kemarin telah merugikan warga Medan karena terganggunya kenyamanan dan keamanan.

Hatopan menyatakan,bentrokan PP-IPK sebagai salah satu contoh sikap OKP tersebut yang hanya membuat onar dan tak memiliki fungsi apapun bagi warga.

Menurutnya, arogansi OKP juga menjadi perhatian aparat keamanan seperti ketika adanya pelantikan pimpinan ranting atau kecamatan, kedua OKP tersebut sering melakukan konvoi di jalanan dengan menguasai jalan sehingga mengganggu pengguna lalu lintas lain.

“Mereka seolah-olah raja jalanan pawai dengan mengenakan atribut menguasai jalanan menutup jalan dan akses umum seperti yang terjadi di Jalan Pabrik Tenun, pekan lalu,” ujarnya.

Bahkan menurut Hatopan, bahwa OKP sekarang ini sudah seperti penyamun dengan mendatangi rumah-rumah pengusaha dengan mengajukan proposal atau meminta langsung uang dengan dalih OKP.

Hal serupa juga dikatakan, Akiang, seorang pengusaha show room mobil di kawasan Jalan Nibung Raya Medan.

Menurut Akiang, modus mengajukan proposal untuk meminta dana setiap pekan menyulitkan pengusaha. Bahkan tidak segan, OKP tersebut bertindak ala preman dengan cara-cara kekerasan meminta uang.

“Saya kira sudah perlu dibubarkan saja, kerjanya hanya ‘nanduk-nanduk (minta uang) datang gerombolan bawa-bawa proposal ormas meminta uang,” ujarnya.

Dia meminta agar OKP dibubarkan saja dan meminta Polresta Medan untuk mengaktifkan kembali tim pemburu preman sehingga pengusaha nyaman.

(MSR)
http://news.okezone.com/read/2016/02...kan-pemerintah

Rusuh IPK-PP, Warga Takut Beraktivitas



MEDAN, WOL – Sejumlah warga di Kota Medan berharap banyak kepada aparat penegak hukum dalam memberikan rasa nyaman sesuai UUD 1945. Namun harapan tersebut sepertinya tidak terjadi di Kota Medan dalam dua hari ini. Di mana sudah terjadi bentrokan antara dua kubu organisasi kepemudaan (OKP) antara PP dan IPK yang menyebabkan warga takut untuk keluar rumah serta para pengusaha menutup tokonya lantaran takut menjadi korban sasaran kemarahan kelompok OKP yang melintas.

“Mau bawa anak jalan-jalan hari minggu pun takut. Padahal cuma di hari itu saya libur. Jadi terpaksa berdiam diri di rumah demi keselamatan anak-anak dan istri,” celoteh Udin (33), warga Kecamatan Medan Marelan, Senin (1/2).

Tak jauh berbeda dengan Udin, Riza (40), warga Kecamatan Medan Sunggal juga merasa gusar. Pasalnya ia yang bekerja sebagai pengawas di salah satu toko roti di Medan selalu pulang malam melintasi kawasan Medan Baru dan Medan Selayang untuk menuju rumahnya. Karena adanya kerusuhan dalam dua hari ini, rasa khawatir pun terus menghantui ketika jam pulang tiba.

“Istri dan anak pun khawatir soal kerusuhan ini. Karena suami dan ayah mereka terus pulang malam setiap hari. Bagaimana mau nyaman kalau sudah beritanya seperti ini. Kalau gak kerja, bisa kena pecat. Kalau kerja was-was. Serba salah jadinya,” ungkapnya sesaat lalu.

Untuk diketahui, menurut UUD 1945 pada amandemen yang ke-II sudah secara tegas memasukkan hak atas rasa aman ini di dalam pasal 28A-28I. Juga diatur dalam Pasal 30 UU HAM yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Dan Pasal 35 UU HAM juga menyebutkan, “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang”. (wol/mrz/data2)

http://waspada.co.id/medan/rusuh-ipk...-beraktivitas/