Jokowi Sebut Peran ‘Middle Man’ di Balik Lonjakan Harga Pangan -
See more at: http://katadata.co.id/berita/2016/01....boIrMgc8.dpuf
KATADATA - Pemerintah mulai menyikapi kondisi meroketnya harga pangan belakangan ini. Dua menteri mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo untuk menjaga kewajaran harga pangan, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Pasalnya, Presiden menengarai adanya peran ‘middle man’ di balik meroketnya harga pangan tersebut.

Yang mendapat keuntungan sangat besar dari lonjakan harga pangan saat ini adalah ‘middle man’ alias pihak yang berada di antara produsen dan konsumen. Para pihak yang menangguk untung gede itu bukanlah para pemain kecil, melainkan para pemain atau pelaku usaha besar. Mereka ini menguasai dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan akumulasi keuntungan para petani.

“Jangan memberikan keuntungan yang terlalu besar bagi middle man,” kata Jokowi, seperti dikutip Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam situs Sekretariat Kabinet, Kamis (28/11).

Karena itulah, dalam rapat kabinet terbatas yang membahas harga pangan di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu petang (27/1), Jokowi menugaskan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk mengambil langkah-langkah dan membuat strategi atau rancangan besar dalam mengatasi lonjakan harga pangan. “Untuk benar-benar menjaga harga, yang wajar, yang bisa menguntungkan petani, tetapi juga tidak merugikan para produsen,” kata Pramono.

Sementara itu, Thomas Lembong menjelaskan, Presiden menghimbau agar menjaga keseimbangan antara produsen, konsumen, dan pedagang. “Jadi jangan sampai satu pihak yang diuntungkan secara berlebihan atau tidak proporsional. Ini tentunya bukan hal yang mudah tapi akan kita terus upayakan,” katanya.

(Baca: Harga Pangan Naik, Darmin Tengahi Perselisihan Dua Menteri)

Jokowi juga menyoroti harga pangan di Indonesia yang lebih mahal dibandingkan negara-negara lain, seperti Filipina, Cina, Kamboja, India, Thailand, maupun Vietnam. Padahal, 81 persen penduduk Indonesia adalah konsumen beras sehingga kenaikan harga pangan akan memukul mayoritas rakyat. Selama periode 2011-2015, kenaikan harga pangan hampir mencapai 70 persen.

Selain menjaga keseimbangan harga pangan di antara produsen, konsumen, dan pedagang, pemerintah juga menyiapkan dua kebijakan baru untuk menekan lonjakan harga pangan. Kebijakan itu merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid IX, yang dirilis Rabu (27/1).

Pertama, melonggarkan aturan impor ternak untuk menjaga kebutuhan pasokan daging di dalam negeri sehingga harganya tidak melonjak. Apalagi, kebutuhan daging di dalam negeri terus meningkat. Pada 2016 ini, misalnya, kebutuhan daging nasional mencapai 674,69 ribu ton atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi. Sedangkan produksi sapi di dalam negeri hanya 439,53 ribu ton per tahun atau setara dengan 2,5 juta ekor sapi. Jadi, ada kekurangan pasokan yang mencapai 235,16 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor.

(Baca: Longgarkan Aturan Impor Sapi, Pemerintah Rilis Paket Ekonomi IX)

Dalam membuka keran impor, pemerintah akan menambah alternatif wilayah asal impor hewan dan produk hewan. Adapun jenis ternak yang dapat dimasukkan berupa sapi atau kerbau bakalan. Sedangkan produk hewan yang bisa didatangkan berupa daging tanpa tulang dari ternak sapi dan/atau kerbau. “Ini bisa membuka alternatif lain yang merupakan diversifikasi sumber impor dan menciptakan persaingan antar-importir,” kata Lembong.

Kebijakan kedua, pembenahan di sektor logistik untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing serta pembangunan konektivitas ekonomi desa-kota. Hal ini secara tidak langsung tentu dapat menekan harga pangan saat sampai ke tangan konsumen.

Menurut Lembong, salah satu aspek besar dari rantai pasokan yang panjang itu di logistik. Karena itu, kebijakan baru itu diharapkan bisa mempertajam persaingan di angkutan dan pengiriman barang. “Jadi, lonjakan harga pangan khususnya telur, ayam, daging sapi, pasti menjadi perhatian pemerintah. Kami sedang giat koordinasi internal untuk segera mengatasi masalah itu,” katanya.

Editor: Yura Syahrul
- See more at: http://katadata.co.id/berita/2016/01....boIrMgc8.dpuf
===========
bukan mafia pak ??

yang jelas bukan salah jokowi, kalau rakyat sengsara akibat harga yang menggila
kalau harga mahal, ya kurangi makannya, jangan ngeluh aja kata mbak puan