Kiprah konsisten Aksi Cepat Tanggap (ACT) di ranah kemanusiaan dalam menangani etnis Rohingya, etnis paling tertindas di dunia, mengundang perhatian berbagai pihak, baik lokal maupun global. Tahun lalu, beberapa kali , mulai dari lembaga kemanusiaan sampai pihak universitas di luar negeri datang berkunjung melihat pengungsi Rohingya yang selama ini dalam penanganan ACT di kompleks shelter Integrated Community Center (ICS) di Blang Adoe, Aceh Utara.

Dari negeri sendiri, pekan lalu (Kamis, 21/1) lembaga non-profit kajian demokrasi dan kemanusiaan The Habibie Center, bersilaturahmi ke kantor ACT di Menara 165, Jakarta. Head of International Relations, The Habibie Center, Wirya Adiwena, menjelaskan kedatangannya dalam rangka mendukung kelengkapan data untuk program riset lembaganya mengenai isu Rohingya secara umum maupun kondisi mereka selama berada di Indonesia.

“Saya sangat beruntung, bisa bertemu dengan narasumber yang mengerti tentang isu Rohingya baik skala nasional maupun internasional. InsyaAllah, hasil dialog ini nantinya akan saya jadikan bahan penelitian dan akan disampaikan kepada stakeholder dan awak media,” tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut Wirya berdiskusi dengan dua Senior Vice President N. Imam Akbari dan Syuhelmaidi Syukur (yang juga Presiden Komite Nasional Solidaritas untuk Rohingya/KNSR), Manajer Relief ACT Anca Rahardiansyah serta Manajer Global Philanthropy Network, Rudi Purnomo.

Dalam dialog tersebut dibahas tentang latarbelakang terbentuknya KNSR, kondisi terkini Rohingya di Myanmar, program ACT yang sedang berlangsung dalam penanganan pengungsi Rohingya di Myanmar sejak tahun 2012, penanganan ICS di Blang Adoe, Aceh Utara dan tentang bagaimana dukungan Pemerintah Indonesia terhadap pengungsi etnis Rohingya di Aceh. Dalam kesempatan itu Syuhelmaidi Syukur mengajak The Habibie Center datang langsung berkunjung pengungsi Rohingya di Aceh.

Wirya mengungkapkan kekagumanya terhadap peranan besar NGO Indonesia, khususnya ACT dan NGO lainnnya di kawasan ASEAN seperti: Malaysia, Thailand dan Brunai Darussalam, dalam memperjuangkan etnis Rohingya. “Saya kagum dengan ACT dan beberapa lembaga lainnya dari Indonesia maupun ASEAN, yang telah berjuang melalui advokasi untuk mendesak pemerintah Myanmar memberikan jaminan keamanan, serta kewarganegaraan kepada etnis Rohingya, yang sejatinya adalah penduduk asli Myanmar yang sudah ada sejak abad ketujuh,” pungkasnya. []

Penulis: Nunung Nurhidayati
Editor: Muhajir Arif Rahmani