JAKARTA, KOMPAS.com— "I feel important.. Haha.. Mau tau kenapa?" Begitu tulis Devi Riana Safitri dalam akun Facebook pada 20 Januari lalu. Devi merasa menjadi penting ketika aduannya terkait e-KTP ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Dalam statusnya, Devi menceritakan bahwa ia tak kunjung memperoleh kabar mengenai KTP elektronik yang telah dibuatnya sejak Desember 2014.

Pada Selasa (19/1/2016) lalu, ia mencoba berkirim pesan singkat ke nomor ponsel Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.

"Lalu hari ini SMS saya dibalas, kata beliau e-KTP sebenarnya wewenang Kemendagri, Pemprov DKI Jakarta hanya bantu rekam data. Tapi saya ditanya nama dan alamat, lalu saya berikan."

Malam harinya, lanjut Devi, setelah maghrib, ia ditelepon oleh seorang lelaki yang mengaku sebagai bawahan Ahok.

"Beliau bilang kalau diminta pak gubernur untuk follow up perihal KTP saya. Setelah saya jelaskan ulang permasalahannya, beliau bilang kalau besok saya akan dapat kabar dari kelurahan segera," ujarnya.

Tak sampai satu jam, Devi ditelepon oleh wanita yang mengaku dari suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil (sudin dukcapil).

Dia dimintai nomor induk kependudukan (NIK) dan alamat. Pada hari selanjutnya, Devi mendapat telepon lagi, kali ini dari pihak kecamatan.

Pada hari yang sama, Devi dihubungi oleh salah satu staf di Sudin Dukcapil Jakarta Barat. Dia mendapat kabar bahwa e-KTP-nya sudah jadi. Pada hari itu juga, dia mengambil kartu tersebut.

Devi menuturkan, ia merasa diayomi atas respons cepat pemerintah atas permasalahan itu.

"Rasa mimpi tapi nyata. Begini toh rasanya punya pemerintah yang memang niat melayani rakyat," tulis Devi.


Dipercepat karena permintaan Ahok?

Kasudin Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Barat Mohammad Hatta membenarkan cerita Devi di Facebook.

Namun, dia menjelaskan, pihaknya tidak mempercepat pembuatan e-KTP karena adanya perintah dari Basuki. Sebab, e-KTP milik Devi sudah jadi sejak lama.

"Sebenarnya sudah tercetak barangnya, tetapi data dia (Devi) tertumpuk-tumpuk," kata Hatta kepada Kompas.com, Jumat (22/1/2016).

Hatta menuturkan, memang semua yang mengadu kepada Basuki terkait dukcapil akan ditelepon kembali oleh pihaknya.

"Namun, ditelepon hanya untuk memastikan data dan e-KTP-nya sebenarnya sudah tercetak atau belum," ujar dia.

Hatta menambahkan, umumnya e-KTP bisa jadi hanya dalam 14 hari. Namun, karena adanya keterbatasan alat cetak, proses pengerjaan e-KTP pun menjadi molor.

"Bisa sampai satu atau dua bulan, ya tetapi itu karena alat cetaknya sedikit. Hanya ada delapan alat cetak, sementara jumlah e-KTP yang ditangani mencapai 72.000 kartu," ujar Hatta.