Jakarta, GATRAnews - Aktivis lingkungan mengecam usulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama men‎ghapus izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) di Ibu Kota. Usulan tersebut disampaikan Basuki di rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (20/1) kemarin.

"Itu pastinya sebuah itikad yang tidak baik untuk perbaikan lingkungan di Jakarta. Bayangkan jika tidak Amdal di Jakarta. Ada Amdal saja carut marut, enggak kebayang (DKI) mengusulkan seperti itu," ujar Direktur Walhi Jakarta Puput TD Putra saat dihubungi, Kamis (21/1) siang.

Puput mengaku belum mengetahui pasti isi usulan deregulasi izin lingkungan yang diusulkan Basuki ke presiden. Walhi mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang selalu tertutup terkait lingkungan, seperti izin reklamasi pulau.

Walhi menyebut tanpa Amdal pengusaha bisa seenaknya melakukan pembangunan. Karena selama ini meski ada Amdal pengusaha kerap mengabaikan dampak lingkungan.

"Justru kami mengusulkan izin prinsip itu harus dihilangkan, selama ini kan izinnya berjalan Amdal-nya dinomorduakan. Jadi pengusaha seenaknya, jadi tanpa dasar, pengusaha belum tahu dampak lingkungan seperti apa tapi izinnya sudah ada," pungkas Puput.

Diberitakan, Basuki mengusulkan deregulasi izin lingkungan kepada pemerintah pusat. Pemprov DKI menilai tidak perlu Amdal, cukup dengan Upaya Pengelola Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) khusus di DKI Jakarta.

Pemprov DKI telah berkirim surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait usulan tersebut. Usul menghapus Amdal disampaikan Basuki di rapat terbatas mengenai kemudahan berbisnis di Jakarta.

http://www.gatra.com/nusantara/jabod...dal-di-jakarta