Polisi dengan senjata lengkap menerobos masuk Gedung Djakarta Theater di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat untuk melumpuhkan aksi teror di Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2016).
Sabtu, 16 Januari 2016 | 18:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti menyebutkan bahwa satu dari 12 orang yang ditangkap Densus 88 Polri, menerima transfer uang dari organisasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Mereka yang ditangkap diduga terlibat teror di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta.

"Salah satu dari 12 orang yang kami tangkap itu telah mendapatkan transfer dana dari ISIS. Satu orang ini kami tangkap di sekitar Jakarta," ujar Badrodin di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/1/2016).

Pengiriman uang dari Suriah itu memakai jasa Western Union. Badrodin engan mengungkap nama penerima dana itu. Ia juga enggan menyebutkan berapa total dana itu. (baca: Ini Identitas 5 Terduga Teroris di Kawasan Sarinah)

Namun, transfer dana diketahui dikirim beberapa termin dalam kurun waktu 2015. Jumlahnya bervariasi, yakni Rp 40 juta hingga Rp 50 juta.

Badrodin belum dapat memastikan apakah aksi teror di Sarinah, Kamis (14/1/2016), dibiayai dengan uang yang dikirim ke orang tersebut atau tidak. (baca: "Saya Gemetar, Enggak Sangka Bom Sarinah Dibuat di Sini")

"Yang jelas sebagian besar dana itu dikirimkan untuk aksi-aksi teror. Tapi apa dana itu juga untuk membiayai teror kemarin, masih dalam pembuktian," ujar dia. Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menangkap 12 orangsejak Kamis (14/1/2016). Mereka ditangkap di Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Dari masing-masing lokasi penangkapan, tim menyita sembilan pucuk senjata api organik laras pendek, enam buah magasin, lima ponsel dan satu unit sepeda motor.

Saat ini, tim masih menginterogasi mereka di kantor polisi setempat. Tim menelusuri peran mereka dalam teror di Sarinah. (baca: Senjata Kelompok Teroris Sarinah Buatan Filipina)

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme, tim memiliki waktu tujuh hari usai ditangkap untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana pada mereka.