Jakarta - Presiden Joko Widodo hari ini mengundang petinggi Partai Golkar dari dua kubu ke Istana Kepresidenan. Apa tujuan Jokowi?

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, Presiden Jokowi menilai partai politik adalah pendukung penting demokrasi. Untuk itu, diperlukan parpol yang mampu menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Demokrasi yang baik ini akan berdampak baik pula bagi pembangunan.

"Oleh karena itu pentingnya masing-masing parpol mampu berdemokrasi menyelesaikan permasalahannya dengan baik, konflik internal bisa segera diselesaikan dan kebetulan tahun ini juga tahun Percepatan Pembangunan. Jadi seperti kata presiden, tahun lalu tahun Ayo Kerja, tahun ini Tahun Percepatan Pembangunan. Oleh karena itu demokrasi juga harus kondusif untuk percepatan pembangunan," ujar Pratikno usai mendampingi Presiden Jokowi menemui Agung Laksono di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2016).

Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi berharap masing-masing partai politik yang sedang menghadapi masalah internal, bisa segera melakukan konsolidasi untuk menyelesaikan masalah.

"Nah diharapkan masing-masing semua partai yang sedang menghadapi masalah internal harus segera melakukan sinergi, konsolidasi dan segera menyelesaikan konfliknya. Dan terus berpartisipasi dalam mengembangkan demokrasi yang sehat dan juga tadi yang kita bilang Percepatan Pembangunan," kata mantan Rektor UGM ini.

"Itulah mengapa Pak Presiden mengundang Agung laksono dan nanti juga pemimpin parpol lainnya," tambah Pratikno.

Agung Laksono: Jokowi Mengikuti Konflik Golkar, Tapi Tak Intervensi

Jakarta - Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, hari ini dipanggil Presiden Joko Widodo. Agung mengatakan, kehadirannya terkait dengan konflik yang ada di tubuh Golkar.

"Presiden sangat concern terhadap pembangunan politik demokrasi dan dengan partisipasi, dan pilar dari parpol. Nah, beliau mengikuti meskipun tidak intervensi, namun beliau mengikuti, kok tidak selesai-selesai persoalan yang terjadi di internal Partai Golkar," kata Agung Laksono usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2016).

Agung mengatakan, dirinya ditanya Jokowi perihal konflik yang terjadi di tubuh Golkar.

"Beliau bertanya pada saya, apakah sudah ada konsep, sudah ada cara menyelesaikannya? Karena tentu masyarakat dan Pemerintah ingin cepat selesai, karena Partai Golkar sebagai salah satu aset bangsa yang tentu diharapkan bisa optimal dalam memberi kontribusinya untuk membangun negeri ini," kata Agung.

Agung pun menjelaskan kepada Jokowi solusi yang pantas untuk menyelesaikan perpecahan yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun tersebut.

"Saya katakan, Pak, memang salah satu cara yang akan kami tempuh sebagai salah satu cara yang kami pandang cara yang terakhir, cara yang bisa menyelesaikan kepengurusan Partai Golkar yang telah berlangsung lebih dari satu tahun sehingga terbelah dua ini. Terlebih-lebih sekarang setelah dicabutnya SK Menkum HAM, maka terjadi kevakuman kepemimpinan yang resmi," jelasnya.

"Partai Golkar ada, pemimpinnya ada, namun tak ada satupun yang mengantongi izin resmi pemerintah. Apakah hasil Munas Ancol yang dicabut, atau munas Bali yang tidak disahkan, atau Munas hasil Riau yang sekarang sudah habis masa berlakunya, sehingga vakum. Nah ini tentu akan menyulitkan kehidupan partai dan menyulitkan dalam kontribusinya bagi negara. Bersama dengan elemen-elemen partai yang lain. Saya kira kami ini perlu cepat diselesaikan," tambahnya.