JAKARTA - DPP Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) baru saja menggelar konsolidasi nasional dengan seluruh pengurus DPD I se Indonesia di Bali, kemarin. Pertemuan untuk persiapan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2016 itu melahirkan 6 rekomendasi, salah satunya mempertimbangkan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurdin Halid, saat dihubungi wartawan pada Selasa (5/1). Menurutnya, beberapa rekomendasi yang dihasilkan forum tersebut adalah, pertama, merekomendasikan kepada DPP Partai Golkar untuk melaksanakan hasil Munas Bali tahun 2014.

Kedua, ketua DPD I se-Indonesia tidak berkehendak melakukan Munas atau pun Munas Luar Biasa sebelum Tahun 2019. Sesuai AD/ART Partai Golkar, munas baru bisa dilakukan atas persetujuan DPD. Ketiga, menyiapkan kajian secara objektif faktual hubungan Partai Golkar dengan pemerintah.

"Serta mencermati satu tahun satu bulan, dikaitkan dengan ide dasar berdirinya Golkar, karya kekaryaan, untuk dibahas dalam rapimnas apakah di luar pemerintahan atau bergabung dengan pemerintahan. Tapi bukan KIH ya," kata Nudin Halid.

Rekomendasi keempat, Pilkada serentak tahun 2017 harus dilakukan survey oleh DPP Partai Golkar. Kelima, dalam rangka menjaga marwah dan martabat partai, DPD I memberikan rekomendasi kepada DPP untuk memberi teguran pada Akbar Tanjung sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, sehubungan dengan manuver yang dilakukan, seperti mendesak Munas Bersama.

"Manuver ketua dewan pertimbangan itu bertentangan dengan AD/ART. Terakhir, Rapimnas Partai Golkar tahun 2016 dilaksanakan tanggal 23-25 Januari di Provinsi DIY/alternatif NTB," pungkasnya.