JAKARTA - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan urusan pergantian Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR sepenuhnya kewenangan Presiden PKS, Sohibul Iman. Andai pun tahu siapa yang akan menggantikan Fahri, Hidayat menyatakan tak berhak mengungkapnya.

"Saya tak mau bicarakan rumor yang belum pasti. Lagipula itu urusaan presiden PKS, sehingga kalaupun saya tahu, saya tidak akan menjawab hal itu. Jika pun ada pergantian maka yang berhak menyampaikan, yah presiden," kata Hidayat Nur Wahid, saat dihubungi, Senin (4/1).

Lebih lanjut, Hidayat membantah bahwa jika ada pergantian posisi Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS karena tekanan dari eksternal seperti pemerintahan. PKS dalam pengalamannya tak mempan ditekan dari luar, sehingga apapun keputusan itu baik mengganti atau tidak, maka itu karena memang satu hal yang perlu dilakukan.

"Ditekan seperti apapun, dari pengalaman PKS tidak akan mempan. Apapun keputusan yang diambil, maka itu memang karena perlu diambil. Untuk itu yang bisa menjawab hanya presiden, saya tidak berhak menjawab," jelasnya.

Yakin, Fahri Hamzah Melawan jika...

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna mengatakan, Fahri Hamzah merupakan sosok yang selalu vocal, baik ketika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berada dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

"Dari dulu PKS itu vokal. Ketika era SBY, Fahri pun dikenal vokal, namun karena dia dikenal sebagai orangnya Anis Matta, dia aman. Tapi sekarang penguasanya lain, sehingga kevokalan dia akan berdampak pada posisinya sebagai Wakil Ketua DPR," kata Muhammad Budyatna, saat dihubungi, Senin (4/1).

Jika Fahri benar-benar diganti lanjutnya, maka yang bisa jadi penyebab pergantian itu adalah kepentingan politik PKS sendiri.

"Kalau Fahri diganti bisa jadi memang ada deal-deal politik untuk menggantinya. Selain tawaran jabatan dan uang karena tidak ada partai politik bisa membiayai dirinya, juga bisa jadi karena tekanan kasus," ujarnya.

Dalam isu pergantian Fahri ini,yang dijadikan alasan bukan mengenai kiprah Fahri sendiri. Karena meski vokal, Fahri tidak pernah terseret kasus korupsi sehingga selama ini dirinya pun aman. "Bisa jadi ada kasus hukum yang melibatkan elit PKS yang bisa dimanfaatkan lawan politik PKS untuk menjinakkan PKS. Saat ini menjinakkan PKS sama artinya dengan mengganti Fahri," tegasnya.

Sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, sulit bagi PKS mendapatkan pendanaan partai karena tidak ada kadernya yang duduk dalam kabinet. Selama ini, lanjutnya, publik sudah tahu bahwa kader-kader partai yang duduk di pemerintahan adalah mesin pencari uang.

"Bisa jadi juga PKS tidak masuk pemerintahan, tapi dijanjikan pendanaan oleh orang-orang di pemerintahan. Lagipula Menteri ESDM Sudirman Said yang kerap dilawan oleh Fahri dikenal juga sebagai kader PKS," ungkapnya.

Budyatna yakin bahwa Fahri akan melawan keputusan DPP PKS jika akhirnya mengganti dirinya. Terlebih, jika DPP PKS tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal.

"Fahri ini dikenal berani. Zaman SBY dia teriakan kasus Century, sampai SBY gerah. Di era Jokowi kritiknya pun tajam dan seperti tidak kenal takut. Saya kira kalau dia dicopot begitu saja oleh PKS dari jabatannya, dia akan melawan. Presiden RI saja dia lawan, masak sama Presiden PKS dia takut," pungkasnya.