Tahun 2015 merupakan tahun yang relatif berat dilalui oleh pemerintahan baru di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pemerintahan yang masih seumur jagung ini pun dituntut untuk bisa bekerja cepat menata pemerintahan sekaligus mengatasi pengaruh pelemahan ekonomi global.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengulas kembali beberapa peristiwa yang sudah dilalui Indonesia di bawah pemerintahannya. Diakui Presiden Jokowi perlambatan ekonomi bukan menjadi persoalan satu-satunya yang harus segera mendapatkan perhatian serius pemerintah.

"Tahun 2015 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan mulai dari perlambatan ekonomi dunia, turunnya harga komoditas, kebakaran hutan dan lahan gambut yang melanda kita dan serta merosotnya nilai tukar," kata Presiden Jokowi, Rabu (23/12).

Di tengah serbuan berbagai persoalan itu, presiden menilai, pemerintah sudah berupaya keras untuk mengatasinya. Bahkan, membangun dasar yang kuat untuk semakin maju di tahun-tahun mendatang.

"Kita juga telah membangun pondasi yang baik, pondasi yang kuat dalam politik, anggaran kita juga telah mengalihkan subsidi BBM untuk program-program yang langsung yang bermanfaat bagi rakyat bagi masyarakat," imbuhnya.

Secara khusus, Presiden Jokowi menyoroti fokus pemerintah membangun sektor infrastruktur yang selama ini tidak menunjukkan adanya kemajuan. "Kita juga telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur baik berupa jalan tol, jalur kereta api, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan," ucap Jokowi.

Pembangunan infrastruktur itu dilakukan tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan di seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan daerah terluar. "Saya ingin agar 2016 kita bisa melangkah lari lebih cepat lagi, bekerja lebih keras lagi karena tantangan 2016 tidak kalah beratnya dengan 2015," ujar Jokowi.

Lantas apa saja yang menjadi resolusi pemerintah tahun ini?

1. Siap hadapi MEA

Indonesia tidak mungkin menghindari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Saat MEA dibuka, persaingan bukan lagi hanya antarindividu atau antarkota, melainkan antarnegara.

"Sebulan lagi MEA akan buka. Tidak bisa lagi kita menghambat, kita tidak bisa lagi bilang kita tidak mau," kata Jokowi, Selasa (24/11).

Jokowi menambahkan, Indonesia akan merugi apabila tidak terlibat dalam MEA. Menurutnya, produk-produk Indonesia sebenarnya sudah siap bersaing dengan produk-produk di kawasan ASEAN, bahkan Asia.

"Tadi saya tanya, keripik singkong ada yang masuk Korea. Saya senang, artinya produk kita bisa bersaing," ujar Jokowi.

Jokowi pun meminta para pengusaha yang sudah mumpuni untuk berani melakukan penetrasi ke negara-negara lain. Jokowi menilai, negara lain pun memiliki ketakutan terhadap Indonesia.

"Senang tidak senang harus dimasuki, jangan kita dijadikan pasar," katanya.

"Mereka takut karena kalau dibuka jangan-jangan yang untung malah Indonesia," imbuh Jokowi.

Untuk bisa sukses menghadapi MEA, Jokowi mengatakan, para pengusaha harus bergandengan tangan dan bergerak secara bersama, melepaskan ego dan sikap individual, mengingat MEA dibuka saat kondisi perekonomian global sedang terpuruk.

2. Efektif belanja dalam pembangunan infrastruktur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk semakin efektif dan efisien, terutama dalam hal penggunaan anggaran. Jokowi meminta jajarannya untuk menjaga dan mengelola anggaran tahun 2016 dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan secara efektif mulai Januari 2016.

Pasalnya, pemerintah masih akan berfokus pada pembangunan infrastruktur yang membutuhkan modal besar dalam jangka waktu yang relatif panjang.

"Seperti yang sudah saya sering sampaikan terutama untuk belanja-belanja modal. Kita berkomitmen meningkatkan anggaran pendidikan sampai 25,5 persen (dari tahun lalu), anggaran infrastruktur meningkat 76,2 persen (dari tahun lalu), anggaran kesehatan meningkat 75,4 persen (dari tahun lalu). Dan semua itu harus segera direalisasikan pada awal tahun," papar Jokowi, Rabu (23/12).

Jokowi pun berpesan, terutama kepada kementerian yang mendapatkan alokasi dana yang besar tahun depan, untuk memaksimalkan anggaran tersebut secara efektif dan efisien.

"Sekali lagi saya minta para menteri terutama yang mendapatkan alokasi dana besar dari APBN harus mempercepat penyerapan anggaran di awal 2016 untuk menjaga momentum petumbuhan ekonomi yang berada pada kondisi yang perlu kita dorong lagi agar 2016 sesuai dengan rencana kita bisa naikkan menjadi 5,3 persen," tegas Jokowi.

3. Bisa beri bantuan tunai pangkas kemiskinan

Pemerintah bakal memberikan bantuan tunai bersyarat pada masyarakat miskin pada tahun depan. Itu dinilai menjadi jalan pintas untuk memangkas kemiskinan di Tanah Air.

"Conditional cash transfer yang saya lihat di Brazil 1 persen dari produk domestik bruto mereka. Kalau kita sekarang mau cepat mengatasi kemiskinan berarti kurang lebih Rp 1.100 triliun, tolong jadi bahan untuk tahun berikut," kata Jokowi, Rabu (23/12).

Menurutnya, peningkatan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi menjadi kunci untuk mengurangi kemiskinan. Dia mencatat harga beras masih menjadi penyumbang inflasi terbesar, sekitar 30 persen.

Seperti diketahui, tingkat kesenjangan ekonomi atau rasio gini di Indonesia terbilang tinggi. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur tak merata.

Bantuan tunai bersyarat dinilai efektif menurunkan angka kesenjangan. Semisal Brasil berhasi memangkas rasio gini dari 0,4 menjadi 0,35.

4. Percepat proyek listrik 35.000 MW

Sepanjang tahun 2015 ini, pemerintah mengklaim sudah menandatangani kesepakatan 10.000 MW Power Purchase Agreement (PPA) dari 35.000 MW. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata yang seharusnya dirampungkan tiap tahun oleh pemerintah yakni 7.000 MW per tahun.

"Kalau 35.000 dibagi lima itu ada tujuh (ribu)," kata Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir, di kantor wapres, Rabu (16/12).

Meski kontrak ditandatangani tahun ini, pekerjaan konstruksi baru dimulai pada pertengahan tahun 2016. Pasalnya, menurut Sofyan, perlu enam bulan untuk merampungkan sumber pendanaan (financial closing).

Jika sumber pendanaan proyek sudah beres, baru tahap selanjutnya proses konstruksi yang ditandai ground breaking.

Pada tahun 2016 nanti, selain mulai membangun kontruksi proyek sebesar 10.000 MW, juga pemerintah akan mulai melelang proyek listrik lainnya antara lain proyek listrik mulut tambang. Proyek-proyek ini kapasitasnya kecil, namun jumlahnya cukup banyak.

5. Pertumbuhan industri capai 5,7 persen

Kementerian Perindustrian optimistis sektor industri terus menggeliat dan mematok pertumbuhan industri ditargetkan mencapai 5,7 persen. Terlebih lagi sudah ada paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor industri.

Menteri Perindustrian Saleh Husin, mengaku berusaha untuk tetap konsisten menjaga pertumbuhan industri lebih tinggi daripada angka pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tahun 2016, ditargetkan pertumbuhan industri mampu mencapai 5,7 persen. Ini di atas target pertumbuhan ekonomi yang 5,3 persen," kata Saleh, seperti dikutip dari Antara, Kamis (26/11).

Sampai dengan triwulan III 2015, pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 5,21 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi periode yang sama di tahun 2014 sebesar 4,73 persen.

Sementara, kontribusi industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional diharapkan sebesar 18,5 persen. Pada 2014, realisasi kontribusi sektor industri mencapai 17,87 persen.

Khusus sampai triwulan III 2015, capaian kontribusi mencapai 17,82 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 17,42 persen.