Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menginginkan putus kontrak dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) selaku pengelola sampah di TPST Bantargebang. Rencananya, bulan ini Pemprov akan kembali melayangkan Surat Peringatan (SP) 3 apabila GTJ belum juga memenuhi kewajiban mereka yang tertera dalam perjanjian kontrak.

Kadis Kebersihan DKI Isnawa Adji mengungkapkan, saat ini Pemprov DKI juga tengah menggandeng konsultan independen untuk mengaudit kinerja GTJ dalam pengelolaan sampah.

"Sambil menunggu SP 3, Pemprov sedang menggandeng konsultan independen untuk lakukan audit menyeluruh dan pelajari pengelolaan sampah oleh GTJ dan PT Navigate Organic Energy Indonesia (NOEI). Hasil dari konsultan itu akan dijadikan bahan (untuk melengkapi hasil) audit BPK dan nantinya keluar SP 3," ujar Isnawa kepada detikcom, Jumat (1/1/2016).

Isnawa mengungkapkan pihaknya siap menghadapi gugatan hukum yang besar kemungkinan dilayangkan oleh GTJ apabila jadi SP 3 yang berujung pada pemutusan kontrak. Oleh karena itu, Dinas Kebersihan DKI menunjuk konsultan independen untuk menguatkan bukti wanprestasi yang dilakukan GTJ dari laporan BPK RI yang sebelumnya menyatakan GTJ tidak melakukan investasi sampai dengan Rp 700 miliar.

"Dinas Kebersihan selalu menggandeng biro hukum. Konsultan independen itu dari arahan Pak Gubernur agar Pemprov DKI punya dasar yang lebih lengkap dalam menilai belum dipenuhinya kewajiban pengelola kepada Pemprov DKI Jakarta," terangnya.

Kalau pun berujung dengan pemutusan kontrak dengan GTJ, mantan Camat Tambora itu mengaku pihaknya siap mengelola sampah secara mandiri alias swakelola. Dinas Kebersihan pun menargetkan pembelian alat berat dan merekrut pekerja di Godangtua untuk menjadi pekerja harian lepas (PHL).

Namun untuk sementara waktu, Dinas Kebersihan masih mengganggarkan biaya pengelolaan sampah (tipping fee) untuk GTJ di awal tahun ini. "Kalau nantinya putus kontak, ya Dinas Kebersihan harus siap lakukan swakelola. Tapi untuk mengantisipasi mungkin adanya gugatan hukum seandainya terjadi SP 3 pemutusan kontrak, Dinas Kebersihan masih anggarkan tipping fee. Kalau swakelola, Dinas Kebersihan akan beli alat berat, merekrut pekerja Godangtua untuk jadi PHL, menganggarkan biaya pemeliharaan dan operasional Bantargebang," kata Isnawa.

(Baca Juga: Ahok Tetap Anggarkan Tipping Fee untuk Godang Tua Jaya Hingga Awal 2016)

Sekadar informasi, Gubernur Ahok sebelum ini pernah mengungkapkan pihaknya memang masih menganggarkan tipping fee untuk GTJ dalam APBD 2016 hingga bulan Februari. Sebab pihaknya baru dapat putus kontrak kerjasama dengan GTJ setelah masa SP 3 berakhir selama 105 hari. Adapun batas waktu SP 1 (60 hari), SP 2 (30 hari) dan SP 3 (15 hari).

Pembangunan Intermediate Treatment Facilities

Persiapan untuk swakelola sampah pun terus dilakukan oleh Pemprov DKI. Salah satunya dengan membangun tempat pengolahan sampah canggih bernama Intermediate Treatment Facilities (ITF) sejak 2011 di Sunter, Jakarta Utara. Namun dalam perjalanannya terus mengalami kendala.

Ahok sudah menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membangun ITF. Pihaknya pun telah menganggarkan dana dari Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sekitar Rp 1,2 triliun dalam APBD Tahun Anggaran 2013, namun sempat hilang hingga tahun 2014.

Isnawa mengungkapkan pembangunan ITF di Ibu Kota masih terus berlangsung. Dia menyebut proses pembangunan membutuhkan waktu 18 bulan dan diperkirakan ground breaking akan dimulai pada Februari 2016.

"ITF Cakung dan Cilincing berproses di bawah kendali Jakpro. Tanggal 31 Desember 2015, dinas undang berbagai pihak seperti LKPP, Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI, biro hukum serta Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI, tim teknis persampahan dan panitia lelang untuk meminta masukan juga saran tentang ITF Sunter. Pembangunan ITF bisa paling cepat 18 bulan. Ground breaking paling Februari," urai Isnawa.

"Sementara, dinas beli 300 gerobak motor. Nanti dianggarkan (dalam APBD) Perubahan baru diusulkan beli yang banyak. Tahun 2015 sudah beli 200 gerobak motor," lanjutnya.

Adapun lokasi pembangunan ITF yang paling memungkinkan adalah di Sunter, sedangkan Cilincing dan Marunda masih berproses.