JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selalu mengatakan bahwa stigma pegawai negeri sipil (PNS) DKI di mata masyarakat begitu identik dengan sikap korup dan pemalas.

Bahkan, dia sampai berencana menggaet PNS DKI sebagai calon wakil gubernur untuk menghilangkan stigma tersebut.

Namun, apakah benar stigma PNS yang seburuk itu masih melekat di masyarakat Jakarta sampai sekarang?

"Sekarang mah sudah berubah drastis. Kalau saya bisa kasih nilai di atas 100, saya kasih di atas 100," ujar salah seorang warga Kelurahan Pegangsaan, Nita Hidayati, di Kantor Lurah Pegangsaan, Jalan Taman Amir Hamzah, Rabu (30/12/2015).

Nita memuji pelayanan PNS yang ada di tiap-tiap kelurahan. Sudah beberapa kali, Nita mengurus berbagai perizinan di Kantor Lurah Pegangsaan. Tidak pernah sekalipun dia dibuat kecewa.

Dia juga memuji pelayanan PNS yang ada di tiap puskesmas. Dia mengatakan pelayanan PNS di puskesmas sangat ramah dan sabar dengan pasien yang datang.

"Di puskesmas itu, Masya Allah.. Saya salut banget," ujar Nita.

Nita bercerita dia memiliki kerabat seorang PNS DKI. Kini, kerabatnya itu tidak bisa lagi pulang kerja cepat seperti biasanya.

Sebelum pulang, kerabatnya harus terlebih dahulu menunggu untuk ikut apel pulang. Jika tidak, maka tunjangan kerjanya akan dipotong.

Bahkan tidak jarang, kerabatnya justru harus lembur karena masih memiliki banyak pekerjaan di kantor.

Melihat semua itu, Nita menyimpulkan mental PNS kebanyakan sudah berubah. Tidak lagi pemalas dan juga korupsi.

Nita tidak membantah bahwa bisa saja ada oknum PNS yang masih belum berubah mentalnya. Namun, dia senang karena sebagian besar justru mulai berubah ke arah yang lebih baik.

Semua ini dia rasakan sejak masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Mungkin takut sama Pak Ahok kali yah. Pokoknya kalau menurut saya mah, pelayanan sekarang itu sempurna," ujar Nita.

Nita juga memuji pemerintahan di Jakarta yang berubah semenjak Joko Widodo dan Ahok (sapaan Basuki) masuk ke Jakarta. Khususnya dalam hal Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.

Dia bahkan mengaku sempat iri dengan saudara-saudaranya yang menikmati KJP. Sebab, ketika anak-anak Nita masih bersekolah dulu, belum ada program seperti itu.

"Saya kan punya adik, saya bilang, 'Kamu seneng banget udah sekolahin anak gratis. Dulu saya enggak ada kayak begitu,'. Sekarang mah kalau ada anak enggak sekolah itu bohonglah," ujar Nita.

Sama dengan nita, warga Kelurahan Pegangsaan yaitu Agung juga merasakan perubahan pelayanan PNS DKI.

Menurut dia, stigma PNS yang identik dengan malas dan korup adalah kisah lama.

"Yang korup masih ada juga kali yah cuma enggak semua. Enggak bisa disamaratakan juga," ujar Agung.

Agung khususnya menyoroti masalah pelayanan PNS di puskesmas terhadap warga pengguna BPJS kesehatan.

Di sana, PNS DKI tetap ramah dalam memberi pelayanan kepada warga kalangan manapun. Semua itu juga baru dia rasakan semenjak pemerintahan Jokowi-Ahok.

"Waktu istri saya meninggal kan sakit dulu, kalau di RS Swasta bisa habis Rp 11 juta tuh. Kalau di puskesmas gratis. Kayak gini baru-baru sekarang aja deh. Sejak jaman Pak Jokowi di Jakarta ya," ujar Agung.

Namun, rupanya tidak semua warga yang berpikiran sama dengan Nita dan Agung.

Salah seorang warga Kelurahan Pegangsaan, Asmawati masih menilai PNS sebagai sosok yang sering korup. Terutama PNS yang memiliki jabatan tinggi.

"Kalau yang PNS bawah-bawah istilahnya mau korupsi apa. Tapi kalau yang di atas ini loh, sudah disumpah juga masih berani. Saya bingung sama yang seperti itu," ujar Asmawati.

Asmawati menilai sikap korup sudah mendarah daging di seluruh lini instansi pemerintahan. Khususnya oleh PNS yang memiliki kewenangan atau punya jabatan.

Meski demikian, dia akui bahwa dalam hal pelayanan di kelurahan, sudah ada perbaikan.

"Memang kalau seperti di kelurahan ini, sudah bagus yah. Makanya saya juga senang sebenarnyasama Pak Ahok. Dia itu bagus cuma sering disalahpahami orang," ujar Asmawati
http://megapolitan.kompas.com/read/2...tas.100?page=2