TEMPO.CO,Jakarta- Setelah memastikan maju sebagai calon independen, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mulai menyiapkan calon wakil yang akan mendampinginya pada pemilihan kepala daerah 2017. Basuki alias Ahok memilih bersanding dengan pegawai negeri sipil ketimbang politikus untuk memperbaiki citra PNS.

"Agar stigma PNS itu bodoh, malas, korup, terpatahkan. Kami cari yang jujur," kata Ahok di Balai Kota, Senin,28 Desember 2015.

Ahok meniru strategi pemenangan saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Menurut dia, duetnya bersama Joko Widodo mampu mematahkan pandangan masyarakat soal citra buruk politikus yang korupsi, dan malas kerja. "Stigma itu bergeser, kami berhasil," kata dia.

Ahok membentuk tim khusus penjaringan calon wakil gubernur asal PNS selama beberapa bulan terakhir. Ia tak membatasi siapapun pegawai negeri lingkup balai kota dan kementerian yang siap mendampinginya. Syarat wakil Ahok yaitu pekerja keras, jujur, dan muda. Beberapa pejabat di lingkungan pemerintah provinsi bahkan sudah dibidiknya. Ahok menyebutkan Sekretaris Daerah Syaefullah, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin Mungkasa, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono.

"Sekda masuk, Oswar bagus, Heru apakah dia berani karena masih muda dan harus mundur?" ucap Ahok. Baginya, memilih PNS berprestasi dibanding politikus adalah keputusan final. "Sekalipun risiko nanti tak terpilih minimal ada kesempatan hilangkan stigma.

"Rencana Ahok ini rupanya belum diutarakan kepada para calon. Syaefullah misalnya, ia mengaku belum dipinang Ahok. Dia justru masuk dalam delapan calon gubernur yang diusung Partai Gerindra. "Saya belum ditawarin apapun oleh Pak Gubernur, apalagi soal Wakil Gubernur," ujarnya.

Sementara Heru masih menimbang tawaran Ahok. "Saya tak tahu tapi saya orang kerja, bukan politikus. Belum terpikir," ucapnya. Menurut Heru, wakil Ahok harus mampu mengimbangi kinerja dan gaya kepemimpinan Ahok. "Wakil harus paham masalah birokrasi, penganggaran, perencanaan, dan paham membaca pribadi pejabat. Kalau tak mampu kasihan," kata Heru.

Sedangkan Oswar mengaku siap menerima tawaran Ahok. "Saya ikut saja kalau saya dianggap mampu ya, alhamdulillah. Birokrat harus siap," kata dia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pilkada, setiap pegawai negeri sipil yang menjadi peserta pilkada wajib mengundurkan diri. Surat pengunduruan diri diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah saat pendaftaran. "Jika menunggu Surat Keputusan Kemendagri terlalu lama, yang penting sudah ada bukti syarat pengunduran diri," kata Kepala Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Sumarno. Sedangkan Ahok tak perlu mengundurkan diri tetapi harus cuti saat kampanye.Beberapa partai pun tampak mulai merapat untuk mendukung Ahok, meski ia memilih maju lewat jalur independen. "Bukan mendekati, tapi saya baik dengan Ketua Umum PAN, NasDem, Hanura," kata dia.

Anggota tim pemenangan pilkada Dewan Pengurus Partai NasDem Willy Aditya mengatakan Ahok telah memenuhi tiga syarat kader yang patut didukung agar terpilih kembali pada periode 2017-2022. "Apa yang dilakukan Ahok signifikan, gabungan antara kredibilitas, integritas dan elektabilitas," kata dia.