Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan menilai pemerintah tak jujur dan transparan dalam menentukan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ia menilai banyak titik kebijakan menyangkut harga BBM yang tidak jelas dan mengundang tanda tanya publik.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, rumusan pemerintah dalam menentukan harga premium (ron 88) tidak jelas. Ironis, harga pemium ron 88 justru lebih mahal daripada ron 97 milik Malaysia yang jauh lebih baik kualitasnya.

Yang juga jadi pertanyaan mendasar, mengapa ada pungutan dana ketahanan energi dalam menetapkan harga BBM. Dasar hukum untuk itu sangat tidak memadai.

“Jika dasar hukum pemerintah saat ini terkait dana ketahanan energi, yaitu UU No.30/2007 dan PP No.79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, tampaknya belum spesifik mengatur dana ketahanan energi.

Dapat dikatakan pungutan ini tidak jelas, karena bukan pajak, bukan pula PNBM. Lalu apa?” kata Heri dalam pesan singkatnya, Senin (27/12/2015).

Politisi Gerindra ini menduga, keuntungan dari selisih harga yang diambil pemerintah kemungkinan besar dihabiskan untuk menopang pemborosan di Pertamina yang selalu mengimpor BBM.

“Jangan sampai publik akan terus curiga bahwa jangan-jangan pemerintah hanya cari untung besar dari rakyatnya,” katanya.

Heri berharap, pemerintah jujur dan lebih transparan dalam menjelaskan skenario penetapan harga BBM. Tak perlu membuat kegaduhan baru.

Bicara jujur, apa adanya juga merupakan bagian dari revolusi mental.

“Tahun 2016 nanti mesti jadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk bicara jujur ke rakyat, agar bekerja secara nyata, bukan hanya sebatas kata,” tandasnya.
http://m.teropongsenayan.com/25255-p...soal-harga-bbm


ngerii Rakyat dibohongi