Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK memutuskan untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 5 Januari mendatang. Di mana, Premium turun sebesar Rp 150 menjadi Rp 7.150 per liter dari saat ini Rp 7.300 per liter.

Sementara itu, solar turun Rp 800 menjadi Rp 5.950 per liter dari Rp 6.700 per liter. Harga baru tersebut sudah termasuk pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) yakni sebesar Rp 200 per liter untuk Premium dan Rp 300 per liter untuk Solar.

Namun demikian, berapa sebenarnya harga jual Premium dan Solar yang wajar?

Pengamat Energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria mengatakan, penetapan harga jual Premium dan solar harus berdasarkan dan atau menggunakan basis harga MOPS.

Kenapa demikian? karena sekitar 55 persen Premium diimpor langsung dari negara luar sedangkan yg diolah oleh Pertamina sendiri hanya sekitar 45 persen.

Selain itu minyak mentah yang di proses di kilang pertamina, 40 persen-nya adalah minyak mentah impor. Penghitungan juga berdasarkan harga rata rata setidaknya dalam kurun waktu 3 bulan terakhir.

Untuk BBM RON 92, harga Mops rata-rata dalam 4 bulan terakhir di tahun 2015 adalah sebesar USD 56,40 /barel. Sementara nilai tukar rupiah (kurs) rata rata adalah Rp 13.800 per USD.

"Dengan demikian maka Harga pokok dalam Rupiah adalah sebesar Rp 4.895 per liter (harga dasar Premium)," kata Sofyano dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/12).

Alpha bagi badan penyalur (pertamina) untuk penggantian biaya penyediaan, biaya distribusi, biaya penyimpanan, jasa distribusi bagi SPBU dan Pertamina, dihitung sebesar 20 persen dari harga dasar atau sebesar Rp 979 per liter (sudah termasuk Margin SPBU Rp 285 per liter).

"Harga dasar Premium adalah Rp.5.874 per liter."

Kemudian harga ini ditambah biaya penugasan penyaluran BBM kepada Badan penyalur (Pertamina dan badan usaha lain yang melaksanakan tugas penyaluran) sebesar 2 persen dari harga dasar atau sebesar Rp 117 per liter.

"Ini tentunya wajar dilakukan karena badan usaha menggunakan modal awal untuk penyediaan dan penyaluran bbm tersebut yang tentu saja ini harus diperhitungkan dan harus mendapat apresiasi yang setimpal secara bisnis, apalagi kenyataan yang ada bahwa pembayaran Pemerintah kepada badan usaha biasanya terealisir dalam waktu paling cepat enam bulan," sambungnya.

Hasilnya, harga sebelum pajak menjadi Rp 5.991 per liter. Kemudian ini ditambah pengenaan pajak Ppn (10 persen dari harga sebelum pajak) atau sebesar Rp 599,1 per liter. Pajak PBBKB (5 persen dari harga sebelum pajak) atau sebesar Rp. 300 per liter.

"Harga Jual eceran Rp.6.890 per liter."

Sofyano mengatakan, ternyata kemudian masyarakat mendapati bahwa Pemerintah mengumumkan bahwa harga Premium ditetapkan menjadi sebesar Rp 7.150 per liter sudah termasuk anggaran untuk ketahanan energi sebesar Rp 200 per liter.

Kemudian selanjutnya soal penghitungan harga jual Solar versi Puskepi.

Harga MOPS rata rata 4 bulan terakhir untuk Solar adalah USD 54,60 per barel. Sedangkan kurs nilai tukar rata rata Rp 13.800 per USD.

"Nilai MOPS Rp 4.739 per liter, kemudian Alpha Solar (20 persen) Rp 948 per liter. Jadi harga dasar Solar Rp 5.687 per liter," kata Sofyano.

Kemudian harga ini ditambah pajak PPn (10 persen dari harga dasar) yaitu Rp 568,7 per liter dan pajak PBBKB (5 persen dari harga dasar) yaitu Rp 284 per liter.

"Harga jual sebelum disubsidi pemerintah seharusnya adalah Rp.6.540 per liter. Harga Jual setelah disubsidi (Rp.1.000/liter) adalah Rp 5.540 per liter.

Harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah setelah ditambah untuk anggaran ketahanan energi Rp.300/liter adalah Rp 5.950 per liter.

"Jika pemerintah dan Khususnya DPR RI memang berkehendak kuat mengurangi beban masyarakat atas harga bbm, seharusnya pungutan PPn dan PBBKB bisa dihapuskan pungutannya dari harga jual BBM yang ditetapkan Pemerintah."