Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno selalu mendapat 'serangan' bertubi-tubi. Sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet jilid pertama pada 12 Agustus 2015 lalu, Menteri Rini sudah 'digoyang'. Sejumlah politisi di Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk yang berasal dari PDI Perjuangan pengusung Jokowi-Jusuf Kalla juga ikut 'menyerang' Rini.

Menteri Rini dianggap menghambat kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Saat itu selain Rini yang diserang adalah Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan. Oleh para 'penyerangnya', Rini, Andi Widjajanto dan Luhut dijuluki sebagai 'Trio Singa' yang menghambat hubungan Presiden Jokowi dengan partai pengusung.

Dalam reshuffle kabinet jilid I, Andi Widjajanto dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet. Dia digantikan oleh politikus PDI Perjuangan Pramono Anung. Luhut pun juga dijauhkan dari ring 1 Istana. Dia digeser menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Adapun Rini Soemarno tetap bertahan di posisi Menteri BUMN.

Pasca reshuffle jilid I, 'serangan' terhadap Menteri Rini pun berlanjut. Desakan agar Menteri Rini dicopot muncul setelah ada kabar Presiden Jokowi melakukan reshuffle jilid II pada Januari 2016 mendatang.

Sejumlah politisi kembali meminta Rini dicopot dari jabatannya selaku Menteri BUMN. Melalui Panitia Khusus Angket Pelindo II Dewan Perwakilan Rakyat, mereka mendesak Rini dicopot dari jabatannya. Rini dianggap melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana di PT Pelindo II.

"Panitia Angket DPR RI tentang Pelindo II menemukan fakta bahwa Menteri BUMN dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Menteri BUMN dengan sengaja tidak melaksanakan kedudukan, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat (2a) dan Pasal 24 ayat (2) serta UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat (1). Karena itu, pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden RI untuk menggunakan hak prerogatifnya memberhentikan, Rini Soemarno sebagai Meneg BUMN," begitu bunyi laporan Tim Pansus Angket Pelindo II yang dibacakan Ketuanya Rieke Diah Pitaloka di sidang paripurna DPR, Kamis (17/12/2015).

Baca juga: Sudah di Tangan Presiden, Ini Rekomendasi Lengkap Pansus Angket Pelindo II

Namun rekomendasi Tim Pansus Pelindo II agar Rini dicopot dari jabatan Menteri BUMN dianggap tidak etis. "Rekomendasi (agar menteri dicopot) itu tidak etis karena sudah mengintervensi Presiden. Menteri itu tergantung Presiden," kata pakar hukum tata negara Refly Harun saat berbincang dengan detikcom, Rabu (23/12/2015).

Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Harjono juga menyatakan serupa. Menurut dia tak ada dasar hukumnya DPR bisa merekomendasikan seorang menteri untuk dicopot.
"Nggak ada (dasar hukumnya), (rekomendasi) itu tidak mengikat," kata Harjono.

Baca juga: Rekomendasi Pansus Pelindo II Agar Menteri Rini Dicopot Dianggap Tak Etis

Rencana Presiden Jokowi bakal melakukan pergantian susunan kabinet pada Januari 2016 mendatang sudah santer terdengar. Namun identitas menteri yang akan diganti masih menjadi misteri. (erd/nrl)

NasDem Minta Jokowi Evaluasi Menteri yang Bikin Gaduh

TEMPO.CO,Jakarta- Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarif Abdullah Alkadrie meminta Presiden Joko Widodo menilai kembali para menteri yang membuat gaduh situasi dan tidak satu suara dengan Presiden. Menurut dia, menteri itu layak diganti karena berpotensi menghambat kinerja pemerintahan.

Menurut Syarif, salah satu menteri yang bermanuver serta tidak satu suara ialah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. "Luhut beda suara soal hukuman mati bagi bandar narkoba," katanya ketika dihubungi, Jumat, 25 Desember 2015. "Harusnya menteri selaras dengan Presiden.

"Syarif melanjutkan, NasDem mendukung jika Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Kerja dalam waktu dekat. "Itu hak prerogatif presiden," katanya.

"Termasuk kalau ada menteri dari NasDem." Syarif tidak merinci siapa menteri yang membuat gaduh. Namun beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dianggap memicu kontroversial. Di antaranya menyangkur megaproyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt.

Proyek yang dirancang pemerintah ini dinilai Rizal tak realistis.Soal perombakan kabinet, politikus PAN, Aziz Subekti, mengaku mendapat informasi bahwareshuffleakan dilakukan dalam waktu dekat. Setelah PAN menyatakan bergabung ke pemerintah, partai ini akan memperoleh dua kursi menteri. Menurut Aziz, PAN menyorongkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan anggota DPR, Asman Abnur.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai Presiden Joko Widodo perlu melakukan perombakan Kabinet Kerja dalam waktu dekat untuk meningkatkan performa pemerintah. "Akhir tahun ini akan lebih baik," katanya.

Yang ideal, ucap Hanta, perombakan itu dilakukan Presiden Jokowi bukan semata karena bergabungnya partai oposisi ke pemerintah. Menurut Hanta, Presiden jangan hanya mengganti satu dua menteri jika ada perombakan kabinet. Apalagi, tutur Hanta, dari evaluasi publik, kinerja menteri di bidang ekonomi dan hukum kurang memuaskan.