JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerima siapa pun yang kelak dilantik menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Jokowi menyerahkan proses pergantian Ketua DPR pada mekanisme yang berlaku di parlemen.

"Siapa saja yang sudah diputuskan, dilantik di paripurna tentunya dengan tangan terbuka Presiden atau pemerintah akan menerima itu," kata Pramono, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

Pramono mengungkapkan, dirinya selalu melaporkan pada Presiden semua perkembangan dan dinamika yang terjadi di DPR. Ia menegaskan bahwa Jokowi tidak akan mencampuri proses pergantian Ketua DPR.

"Sama sekali pemerintah tidak mau ikut campur urusan itu," ungkapnya.

Saat ini, Kursi Ketua DPR diisi sementara oleh Fadli Zon selepas mundurnya Setya Novanto.

Seperti diketahui, Novanto mundur setelah mencuatnya kasus dugaan pencatutan nama Presiden untuk mencari keuntungan dari proses renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Pemilihan Ketua DPR definitif baru akan dilakukan pada Januari 2016, setelah DPR selesai melakukan masa reses.

Sesuai Undang-undang, posisi Ketua DPR Akan tetap menjadi hak Partai Golkar, sesuai dengan partai asal Novanto.

Golkar pimpinan Aburizal Bakrie menyorongkan Ade Komarudin sedangkan Golkar kubu Agung Laksono mencalonkan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk menggantikan Novanto.