TEGAL, KOMPAS.com - Sekitar 50 nelayan gabungan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dan Paguyuban Nelayan Kota Tegal melakukan aksi unjuk rasa di depan KUD Karya Mina, Tegal Sari, Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu (23/12/2015). 

Dalam aksinya, para nelayan ini membawa poster dan spanduk yang berisi menolak Peraturan Pemerintah (PP) no. 75 tahun 2015 tentang kenaikan Pungutan Hasil Perikanan yang dinilai sangat memberatkan. 

Menurut koordinator aksi Tambari, memang kenaikan pungutan hasil perikanan dilakukan pertahun untuk kapal diatas 10 Gross Ton (GT).

Namun, kenaikan yang mencapai 80 juta rupiah dari awal hanya 20 juta menurutnya sangat memberatkan. Apalagi pembayaran tersebut dilakukan diawal, bukan setelah nelayan menangkap ikan.

"Masa dari 20 naik menjadi 80 juta, berarti naik 400 sampai 600 persen berdasarkan perhitungan GT, kami benar-benar keberatan karena kebijakan Menteri Susi ini yang tidak populis, berharap PP itu dihapus," kata Tambari di sela aksi.

 Tambari menambahkan, dengan adanya kenaikan Pungutan Hasil Perikanan ini yang dalam peraturannya diberlakukan mulai 7 Desember 2015, justru Membuat Nelayan Sengsara..

Mereka ingin Menteri Susi Pudjiastuti meninjau ulang Peraturan Pemerintah itu.

 "Yang lebih memberatkan lagi, pungutan hasil perikanan tersebut diberlakukan untuk kapal-kapal yang tidak berangkat atau tidak mendapat hasil tangkapan," tambah Tambari.

Dalam orasinya, para nelayan menagih janji-janji Presiden Jokowi yang akan mensejahterakan kaum nelayan.

Mereka juga meminta Menteri Susi agar mundur dari jabatannya karena PP Pungutan Hasil Perikanan tersebut.
http://regional.kompas.com/read/2015....Nelayan.Demo#


gilak nelayan dipungut 80jt...

hebat bener Menteri satu ini dan orang2 kitah