JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan bergabung sebagai partai politik pendukung pemerintah, Rabu (2/9/2015). Keputusan PAN ini didahului oleh perubahan kepemimpinan di partai berlambang matahari tersebut.

Zulkifli Hasan yang menggantikan Hatta Rajasa langsung aktif melakukan komunikasi politik dengan pemerintah setelah terpilih. Beberapa kali Zulkifli melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana.

(Baca: Kehadiran PKS di Istana, Sinyal Dukungan atau Kocok Ulang Pimpinan DPR?)

Kebijakan PAN di DPR juga sempat berseberangan dengan KMP. PAN, misalnya, pada Mei lalu memilih bersama Koalisi Indonesia Hebat untuk menolak pengajuan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Padahal, parpol KMP lainnya solid menggalang hak angket karena Menkumham dianggap telah berbuat sewenang-wenang dalam dualisme Partai Golkar dan PPP.

Ganti pimpinan, PKS ubah haluan

Pola serupa belakangan ditunjukkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. PKS melakukan pergantian kepemimpinan dari Anis Matta ke Sohibul Iman.

Belakangan, di parlemen, PKS tidak lagi sejalan dengan KMP. Misalnya yang terhangat, dalam sidang pencatutan nama Presiden yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan.

(Baca: Bertemu Jokowi, Presiden PKS Akui Tidak Izin ke KMP)

PKS dalam berbagai kesempatan mengambil keputusan yang serupa dengan KIH. Saat voting untuk menentukan lanjut atau tidaknya kasus ini ke persidangan, hanya Golkar, Gerindra, dan PPP yang solid memilih menstop kasus Novanto.

Begitu juga saat menyampaikan pandangan, politisi PKS yang juga Ketua MKD Surahman Hidayat memilih menjatuhkan sanksi sedang yang akan membuat Novanto dicopot dari kursi Ketua DPR. Hanya Golkar, Gerindra, PPP, dan satu politisi PDI-P yang memandang perlunya sanksi berat dan dibentuk panel.

Bertemu Jokowi

Terakhir, pada Senin (22/12/2015), Presiden PKS untuk pertama kalinya menemui Jokowi di Istana.

Sohibul ditemani sejumlah pengurus DPP, yakni Wakil Sekretaris Jenderal Mardani Ali Sera, Ketua DPP Almuzzamil Yusuf, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Wirianingsih, serta Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan (BPPN) Ledia Hanifah Amalia.

Sohibul memang mengaku pertemuan tersebut hanya silaturahim biasa dan menegaskan posisi partainya tetap di KMP. Namun, dalam pertemuan pertamanya dengan Presiden, Zulkifli Hasan juga mengungkapkan hal yang tak jauh berbeda.

Toh, setelah beberapa kali pertemuan lanjutan, PAN akhirnya tergoda dengan kekuasaan dan bergabung juga ke pemerintah. Akankah PKS mengikuti jejak PAN?

[B]ZULKIFLI HASAN : PKS SAATNYA BERGABUNG DUKUNG PEMERINTAH[/]


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyambut positif langkah Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman yang menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.

Dia pun meminta PKS tak perlu ragu untuk mendukung dan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK.

"Mari sama-sama hadapi ekonomi yang sulit. Saatnya bergabung dukung pemerintah," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Zulkifli mengaku semangat silatutahmi seperti ini lah yang dilakukan PAN. Meski awalnya merupkan parpol oposisi yang tergabung dengan Koalisi Merah Putih, namun PAN di bawah kepemimpinannya tetap menjalin silaturahmi dengan pemerintah.

Pada akhirnya, PAN pun memutuskan bukan hanya mendukung, tapi juga bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK.

"Ada saatnya kita kompetisi. Ada saatnya kita sama sama bangun negeri," ucap Zulkifli.

Sohibul menemui Presiden Jokowi ke Istana Merdeka, Senin (21/12/2015) sore.

Sohibul ditemani sejumlah pengurus DPP yakni Wakil Sekretaris Jenderal Mardani Ali Sera, Ketua DPP Almuzzamil Yusuf, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Wirianingsih, dan Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan (BPPN) Ledia Hanifah Amalia.

Sohibul memang mengaku pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa dan menegaskan posisi partainya tetap di KMP.