AURA KASIH NAIK GOJEK

Kehebohan netizen mengenai aturan pelarangan Go-Jek dan layanan transportasi berbasis aplikasi lainnya langsung ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo.

"Saya segera panggil Menhub. Ojek dibutuhkan rakyat. Jangan karena aturan rakyat jadi susah. Harusnya ditata -Jkw," singkat Presiden melalui akun Twitter pribadinya @jokowi, seperti dikutip detikINET, JUmat (18/12/2015).

Dikeluarkannya aturan mengenai Go-Jek cs tak hanya memancing protes tetapi juga pertanyaan besar masyarakat. Pasalnya, sikap Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berkebalikan dengan yang diperlihatkan Presiden.

September lalu, Presiden Jokowi sengaja mengundang para pengemudi ojek online untuk berdiskusi sambil makan siang di istana negara. Presiden bahkan memuji keberadaan layanan seperti Go-Jek sebagai solusi layanan transportasi yang baik dan memudahkan masyarakat.

http://inet.detik.com/read/2015/12/1...panggil-menhub

Presiden Jokowi: Ojek dan Gojek Lahir dari Kebutuhan Masyarakat


Kementerian Perhubungan menerbitkan regulasi yang melarang peredaran kendaraan pribadi yang dijadikan transportasi umum seperti Gojek, Grab Bike, Blue Jek dan lain sebagainya. Presiden Jokowi menggarisbawahi munculnya regulasi itu.

"Itu yang namanyua ojek, yang namanya Gojek, yaa ini kan hadir karena dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang harus digarisbawahi dulu, ojek itu hadir karena kebutuhan di masyarakat, Gojek itu hadir juga karena kebutuhan masyarakat," ujar Jokowi di Istana Bogor, Jl H Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/12/2015).

Mengenai peraturan seharusnya bisa dibuatkan transisi sampai dengan transportasi massal yang representatif memadai. Jangan sampai peraturan dibuat justru merugikan.

"Jangan karena adanya sebuah aturan ada yang dirugikan, ada yang menderita. Aturan itu yang buat siapa sih?" imbuh Jokowi.

Selain itu ojek yang berbasis media sosial atau aplikasi ponsel sebetulnya membangkitkan semangat berinovasi. Jokowi mendukung munculnya inovasi seperti ini.

http://news.detik.com/berita/3099247...han-masyarakat

7 Ribu Orang Lebih Dukung Petisi Agar Menhub Jonan Cabut Aturan Larang Go-Jek dkk



Ribuan orang menandatangani petisi menuntut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mencabut aturan yang melarang Go-Jek dkk. Adalah F Frico yang mempetisi Jonan dan mendapat dukungan dari ribuan orang.

"Tinjau ulang larangan pemerintah terhadap layanan Ojek dan Taksi berbasis online (Daring)," demikian petisi Frico di laman change.org, Jumat (18/12/2015). Petisi itu dibuat sejak Kamis (17/12).

Berikut petisi Frico untuk Menhub Jonan:

Seperti diketahui layanan transportasi berbasis daring (online) sangat dibutuhkan saat ini, selain praktis juga dapat membantu mengurangi kemacetan yang sudah makin tidak terkendali khususnya di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia.

Ini adalah kebutuhan sebuah kota besar yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia (Mohon tidak dibandingkan dengan kota besar lainnya di dunia, karena kota besar di Indonesia berbeda).

Apabila alasannya adalah tidak memenuhi syarat sebagai operator angkutan umum, harusnya ojek tradisional pun dilarang, karena sejak dahulu mereka sudah tidak memenuhi syarat sebagai angkutan umum.

Perbedaannya adalah di sistem pemesanan, yang memudahkan orang untuk memesan layanan plus tambahan extra keamanan, sebab antara pengguna jasa dan pengemudi akan lebih terjamin karena harus terdaftar terlebih dahulu.

Mohon agar dapat ditinjau ulang atau dicabut pelarangan beroperasi hal tersebut diatas yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.

Atau mohon agar dapat dicarikan alternatif lain agar masyarakat pengguna layanan tersebut diatas, dapat tetap menikmati kemudahan layanan yang Nyaman-Praktis-Murah-Aman juga dapat mengurangi kemacetan dikarenakan sampai saat ini transportasi publik yang ada, masih jauh dari harapan, khususnya disaat jam sibuk.

http://news.detik.com/berita/3099233...ang-go-jek-dkk

ORA PAHAM, MENTERI BIKIN PERATURAN TANPA SEPENGETAHUAN PRESIDEN, LALU SIAPA YG CARMUK?