TEMPO.CO, Jakarta - Kesaksian tersangka korupsi uninterruptible power supply, Zaenal Soleman, dan Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah dalam pengadilan korupsi kemarin cukup mengentak. Seperti ditulis Koran Tempo edisi 18 Desember 2015, uang suap Rp 1,5 miliar disiapkan untuk Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Zaenal Soleman, mantan Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat, mengaku menerima Rp 3,2 miliar dari Hary Lo, Direktur PT Offistarindo Adhi Prima, yang memenangi lelang pengadaan UPS senilai Rp 339 miliar pada 2014.

Uang itu ia terima di Hotel Pullman sekitar akhir November tahun lalu. Dalam pertemuan itu, hadir pula Asisten Direktur Bagian Marketing Sari Pitaloka dan Kepala Sarana Dinas Pendidikan Jakarta Barat Alex Usman.

Oleh Zaenal, uang itu dibagikan kepada panitia lelang di Suku Dinas Pendidikan sebesar Rp 400 juta, Sekretaris Korps Pegawai RI Provinsi Jakarta Ahmad Zulfi Rp 1,5 miliar, untuk dia sendiri Rp 1,1 miliar.

Tujuan pemberian uang kepada Zulfi adalah membendung mutasi jabatan yang sedang ramai ketika itu. “Seandainya ada sinyal dari pimpinan, saya titipkan uang ini ke Zulfi untuk disampaikan ke pimpinan,” katanya. Setelah pengadaan itu Zaenal naik jabatan menjadi Kepala Dinas Olah Raga.

Sekretaris Daerah Saefullah yang bersaksi dalam sidang yang sama menjelaskan pimpinan yang dimaksud Zaenal adalah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. "Pak Zulfi adalah eselon IIb. Pejabat eselon IIb atasannya adalah gubernur," ucap Saefullah. Padahal, dengan jabatannya, Saefullah adalah Ketua Korpri Jakarta.

Belum sempat uang itu diserahkan, Zaenal keburu menjadi tersangka. Zaenal lalu meminta Zulfi mengembalikan uang Rp 1,5 miliar itu untuk diserahkan ke penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI sebagai barang bukti.

Dalam sidang itu, nama Lasro Marbun, Kepala Dinas Pendidikan, kembali disebut. Zaenal menuturkan Lasro tahu pengadaan UPS saat rapat pimpinan Dinas. “Pak Lasro melihat ini, pembelian UPS untuk menyerap anggaran,” kata Zaenal.

Lasro kemudian menjadi Kepala Inspektorat. Gubernur Ahok memecatnya begitu tahu ia terlibat korupsi UPS. Pengadaan UPS sendiri dibongkar Ahok karena tak dibahas secara resmi antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI.

INDRI MAULIDAR
http://metro.tempo.co/read/news/2015...ntuk-ahok-tapi